Tak Terpikir Jadi Bagian Koalisi Jokowi, Andi Mallarangeng Singgung Partai Pemerintah Rasa Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Demokrat tidak pernah berpikir untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, melainkan bagian dari Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto.

Penjelasan itu disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam dialog Kompas Petang di KompasTV, Kamis (22/2/2024).

Menurutnya pihak Partai Demokrat juga baru tahu bahwa Jokowi menawari ketua umunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi menteri.

“Kami sendiri baru tahu tiba-tiba diberikan tawaran untuk menjadi menteri Mas AHY nya, kami nggak berpikir untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” ucapnya.

Baca Juga: Gibran Bakal Bertemu Prabowo, Enggan Beri Tahu Lokasi Pertemuan

“Kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju pimpinan Pak Prabwo Subianto, jadi dalam konteks pemerintahan 2024 sampai 2029.”

Oleh sebab itu, lanjut Mallarangeng, pihaknya berpikir akan mauk dalam pemerintahan pada periode 2024-2029.

“Jadi pikiran kami kalau kami masuk dalam pemerintahan dalam konteks 2024-2029, tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Jokowi, dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, dan bagi kami kalau ada panggilan negara ya tentu saja kami sambut dengan baik.”

“Tapi sebelum itu juga Mas AHY bertemu dengan Pak Prabowo, dan kemudian pada saat itu berkonsultai dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo mendorong untuk masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi,” bebernya.

Selain mendapat dorongan dari Prabowo, kata Mallarangeng, AHY juga telah mendapatkan restu dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua majelis tinggi.

“Dan Pak SBY juga merestui, ya klop lah kita masuk, kebetulan posisinya juga Menteri ATR ini yang pada dasarnya kementerian yang non-politik, lebih bersifat pelayanan.”

“Pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, dan terutama untuk menghadapi masalah mafia tanah,” tambahnya.

Lagi pula, lanjut dia, pihaknya tidak mengganti atau menggeser posisi seseorang dalam kabinet.

“Kebetulan posisi itu kosong. Pak Hadi jadi Menkopolhukam kemudian tempat itu kosong, jadi kami berpikir ini hal yang baik dan kami siap untuk menjadi pemerintahan Presiden Jokowi.”

Baca Juga: ICW Datangi Kantor KPU RI, Minta Data Anggaran Pengadaan Sirekap

“Dulu kami konsisten selalu, sebagai opoisi di luar pemerintahan, dan sebagai oposisi kami menjadi oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi, sekarang kami berada dlam koalisi pemerintahan” ucapnya.

Mallarangeng juga membandingkan pihaknya dengan partai politik lain yang ada di dalam pemerintahan tapi perilakunya seperti oposisi.

“Daripada beberapa partai-partai lain yang  di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi.”

“Tapi itu adalah kebijakan partai masing-masing. Kami selalu konsisten. Kalau di luar pemerintahan kami oposisi. Kalau di dalam pemerintahan kami punya tugas mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya meskipun tinggal delapan bulan,” tuturnya.