Soal Isu Anggaran Kementerian Dipotong untuk Bansos, Mahfud: Itu Dulu Ada Namanya Realokasi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD merespons terkait pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran kementerian dipotong untuk memenuhi kebutuhan penyedian bantuan sosial (bansos).

Mahfud menyebut membenarkan adanya potongan tersebut. Menurutnya, saat itu potongan tersebut bernama realokasi anggaran. 

"Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran," kata Mahfud dalam konferensi pers usai debat terakhir Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Mahfud yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut potongan anggaran tersebut diperuntukan guna penanganan pandemi Covid-19  hingga bansos.

"Dari sekian anggaran lalu dipotong, pada waktu itu untuk Covid dan Bansos BLT (bantuan langsung tunai) dan sebagainya," ujarnya.

Baca Juga: Anies Jawab Ganjar soal Bansos, Kritik Bansos yang Dibagi di Pinggir Jalan

Sementara itu, Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak mengetahui mengenai pemotongan anggaran di kementerian tersebut.

"Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah terjadi saya kira proses politik di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parleman yang harus melakukan tindakan overside atau pengawasan terkait dengan itu," sambung Ganjar.

"Klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak, bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik.

Bahkan, kata dia, anggaran kementerian dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto, Sabtu (3/2), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Sekjen PDI-P Bela Megawati: Pak Dudung Saat Jadi KSAD Terlalu Sibuk Urus Anaknya