Kata KPU soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

Baca Juga: Luhut Ingin Ajak Cak Imin ke Morowali untuk Lihat Langsung Hilirisasi Nikel: Daripada Anda Bohong

"Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Menjalani cuti di luar tanggungan negara," tuturnya.

Ketentuan dalam UU Pemilu Mengenai Kampanye oleh Pejabat Negara

Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 ayat 1 menetapkan bahwa kampanye pemilu yang melibatkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan pejabat daerah lainnya harus memenuhi ketentuan tertentu.

Pejabat negara tersebut boleh berpartisipasi dalam kampanye pemilu dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Begini teks lengkapnya.

Baca Juga: Cara dan Syarat Pengajuan Bantuan Operasional Masjid Rp 15 Juta Kemenag 2024, Musala Rp10 Juta

Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 ayat 1

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Baca Juga: Jokowi Naikkan Tunjangan Kinerja PNS Kementerian ATR BPN 2024, Paling Besar Rp33 Juta

Idham memastikan bahwa peraturan ini masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Meskipun demikian, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait kekhawatiran publik soal konflik kepentingan jika presiden ikut kampanye.

"Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu," kata dia.