Pengamat: Bagaimana Aparat di Bawah Bisa Netral Kalau Presiden dan Kabinet Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyebut bagaimana aparat akan menjaga netralitas jika presiden dan kabinetnya tidak benar-benar netral.

Pernyataan Ikrar tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024) dengan tema Membaca Netralitas Kabinet Jokowi.

Ikrar menjawab pertanyaan host Kompas Petang tentang pendapatnya mengenai netralitas dari kabinet Jokowi saat ini.

“Saya harus berterus terang ya, bahwa ya bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI Polri di bawah bisa netral kalau  baik presiden maupun anggota kabinetnya benar-benar tidak netral,” bebernya.

“Khususnya dalam menggunakan kekuasan, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos untuk politik atau kampanye.”

Ketidaknetralan tersebut, lanjut dia, juga dalam penggunaan kekuasaan eksekutif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

Baca Juga: Soal Netralitas, ASN dan TNI-Polri Wajib Netral di Pemilu 2024

“Dan juga misalnya penggunaan juga kekuasaan eksekutif di dalam misalnya mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah.”

“Kalau kita lihat, Pak Airlangga ini bukan satu kali ini saja melihat beliau mengatakan seperti itu, tapi juga Menteri Predagangan Zulkifli Hasan, Pak Airlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi,” tambahnya.

Mengenai hal itu, Ikrar kemudian juga mempertanyakan apakah pembagian bansos tersebut menggunakan uang pribadi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Pertanyaan saya, emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi? Kan nggak ya,” tambahnya.

“Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, membantu rakyat miskin melaui bantuan langsung tunai itu ya, kalau dulu namanya bantuan langsung tunai atau BLT.”

Ikrar juga memastikan bahwa bansos pun dipolitisasi.

Baca Juga: Anies Bahas Netralitas ASN, TNI, dan Polri Sementara Ganjar Ungkap Jateng Primadona

“Ya udah pastilah ya (politisasi bansos), apalagi kalau Anda tahu, bansos yang terkait dengan perubahan iklim, ini juga diperpanjang sampai pertengahan tahun ini,” tuturnya menjawab pertanyaan mengenai adanya politisasi bansos.

 

“Kemudian juga ada juga bansos tentang bencana alam juga diberikan kepada daerah-daerah yang terkena  angin puyuh atau angin yang di wilayah utara Indonesia, termasuk Sulawesi Utara,” katanya.