Gibran Undang Kepala Desa di Maluku, Sekretaris TKN: Konteksnya Adat, Jangan Dicampur Hal Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran angkat bicara terkait dugaan pelanggaran kampanye Gibran di Maluku. 

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai tidak ada aturan yang dilanggar Gibran saat berkampanye di Maluku. 

Nusron menjelaskan, saat itu Gibran mengelar silaturahmi dengan raja-raja se-Maluku. Silaturahmi ini dilakukan Gibran dengan tujuan mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh adat. 

"Yang namanya raja itu pemimpin adat. Dalam konteks silaturahmi di Maluku, para raja itu hadir sebagai pemimpin adat. Tolong jangan dicampurkan dengan hal lain," ujar Nusron dalam pesan tertulis, Sabtu (13/1/2024). 

Nusron menambahkan, konteks adat istiadat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama untuk wilayah Maluku. 

Baca Juga: Gibran Siap Dipanggil dan Disanksi Jika Terbukti Melanggar Aturan Kampanye

Sejak dulu, kata Nusron, Maluku dikenal sebagai negeri para raja. Bahkan sebelum adanya pembagian wilayah jadi desa-desa. Masyarakat setempat menganggap raja sebagai kepala desa. 

Ia juga mengingatkan petuah Jawa yang menyatakan deso mowo coro, negoro mowo toto. Artinya, setiap wilayah memiliki cara dan adat istiadat masing-masing dan harus dihargai.

"Kalau raja hanya dianggap sebagai kepala desa, berarti tidak menghargai local wisdom (kearifan lokal, red), tidak menghargai adat istiadat setempat," ujarnya.

Lebih lanjut Nusron menjelaskan, terkait pertemuan Gibran dengan puluhan perangkat desa di sebuah hotel di Ambon pada Senin lalu (8/1/2024), sama sekali tidak dilakukan pembahasan terkait kebijakan ataupun dukungan yang terkait dengan desa. 

Kala itu, para raja Maluku bertemu dalam kapasitasnya sebagai raja adat. Nusron menyebut mereka bicara tentang kearifan lokal Maluku, tentang keterwakilan suku Maluku dalam pembangunan Indonesia, serta permasalahan hak adat. 

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Ada Upaya-Upaya untuk Gagalkan Pemilu 2024

Di sisi lain, kalaupun ada dukungan dari para raja se-Maluku, hal tersebut merupakan konteks kebudayaan menghormati calon pemimpin lain.  

"Kalaupun ada pernyataan dukungan setelahnya, itu juga adalah sebagai raja dalam konteks adat Maluku. Sekali lagi tolong dihargai adat istiadat setempat, hargai adat istiadat di Maluku," pungkas Nusron. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menyatakan sedang mengusut dugaaan pelanggaran kampaye Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke Ambon, Maluku, Senin (8/1/2024). 

Anggota Bawaslu Maluku Samsun Ninilouw menjelaskan dalam safari politik Gibran di Ambon ada keterlibatan sejumlah perangkat desa.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan, ditemukan ada 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang diundang. 

Baca Juga: Cawapres Gibran Kampanye di Maluku, Bagikan Makan Siang dan Susu Gratis

Selain itu, Bawaslu Maluku juga menerima laporan adanya pertemuan Cawapres dengan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah kepala pemerintah negeri dan kepala desa, baik dari Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah di sebuah hotel di Ambon. 

Samsun menjelaskan, laporan tersebut merupakan dugaan awal yang akan dibawa ke rapat pleno anggota. Namun jika merujuk aturan, dugaan awal tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye.

"Kami masih harus pleno lagi untuk melihat apakah ini bisa memenuhi syarat materil dan formil. Tapi dugaan awal itu kami nyatakan ini adalah pelanggaran. Kami menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran saat kunjungan Cawapres Gibran di Maluku," ujar Samsun di kantor Bawaslu Maluku, dikutip dari Kompas.com, Jumat (12/1/2024). 

Adapun kegiatan kampanye Gibran di Maluku pada Senin (8/1/2024), di antaranya pertemuan dengan raja-raja, komunitas dan penggiat ekonomi kreatif. 

Kemudian bagi-bagi susu gratis di Negeri Liang, Maluku Tengah dan bermain bola di Lapangan Sepak Bola Matawaru Desa Tulehu, Maluku Tengah.