Sultan HB X Tanggapi Soal Politik Dinasti Ade Armando, Tegaskan Keistimewaan DIY Diakui Konstitusi

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui undang-undang berdasarkan sejarah.

"Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah," kata Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/12/2023).

Tanggapan tersebut ditegaskan Sri Sultan dalam menanggapi komentar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikan politik dinasti, sebab gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan melalui penetapan.

Orang nomor satu di DIY itu juga menegaskan tentang pengakuan negara atas keistimewaan DIY melalui konstitusi.

"Komentar boleh. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di pasal 18 (UUD 1945), yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia. Itu menghargai asal usul tradisi DIY," jelas Sri Sultan.

Selain itu, menurut Sri Sultan, negara juga telah melindungi keistimewaan DIY melalui UU Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh Sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah Adipati Pura Pakualam.

"Pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi di DIY, sehingga bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam, ya melaksanakan itu aja," ujarnya.

Sri Sultan juga menerangkan bahwa jabatan yang diembannya saat ini merupakan amanah konstitusi.

Terkait anggapan politik dinasti yang dilontarkan oleh Ade Armando, Sri Sultan mempersilakan masyarakat untuk menilai.

Baca Juga: Komentari Politik Dinasti, PSI Sebut Kaesang Beri Teguran Keras pada Ade Armando

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu pun mengingatkan, pandangan Ade Armando hendaknya melihat sejarah panjang DIY hingga mendapatkan predikat "Daerah Istimewa".

"Dinasti atau tidak, terserah dari sisi masyarakat melihatnya. Yang paling penting bagi DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya, dan (Indonesia) menghargai sejarah itu," tegas Sri Sultan.

"Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ (undang-undang) juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari Republik (Indonesia) dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, itu saja," pungkas Ngarsa Dalem, sapaan Sri Sultan HB X.

Sebelumnya, Ade Armando mengkritik mahasiswa, khususnya dari BEM UI dan UGM, yang melakukan protes terkait politik dinasti dalam pilpres 2024. Hal ini karena calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adalah anak sulung Presiden Jokowi. 

Tapi bagi Ade yang menjadi pendukung Prabowo Subianto, yang melakukan politik dinasti itu justru DIY, sebab Gubernur DIY yaitu Hamengkubuwono X justru lewat penetapan bukan pemilu. 

Atas komentar tersebut, Ade diberi teguran keras oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Kaesang telah memberikan teguran keras secara langsung kepada Ade Armando. 

Baca Juga: Ketika Mahasiswa dan Masyarakat Yogya Gelar Mimbar Demokrasi, Sepakat Tolak Politik Dinasti

Grace mengatakan bahwa partai masih membahas sanksi yang akan diberikan kepada kadernya tersebut.

Sementara itu, Ade Armando telah merespons dengan membuat video permintaan maaf. Dalam video di akun pribadinya, @adearmando61, ia menegaskan bahwa komentarnya tentang politik dinasti di DIY adalah pandangan pribadi, bukan mewakili partai.

"Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," tuturnya dalam media sosial.

Sementara itu, Kaesang akan memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Ade Armando dalam waktu dekat.