Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pasangan Capres Cawapres Anies-Muhaimin menggagas akan memajukan pembangunan 14 kota di Indonesia di tengah sikap penolakan atas Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)  di Penajam Paser Utama, Kalimantan Timur,  yang sudah menjadi amanat undang-undang.

Hal tersebut disampaikan oleh Jubir Timnas Anies-Muhaimin, Muhammad Kholid dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (28/11/2023).

“Di Amin (Anies-Muhaimin) misalnya, itu kita ada sebuah rencana besar untuk memajukan sekitar 14 kota, sehingga ada the new Jakarta, the new Jakarta sebagai pusat ekonomi, sehingga pusat-pusat ekonomi akan tumbuh,” ucap Kholid.

“Misalnya kalau kota-kota itu awalnya dia belum bisa menjadi kota besar yang sekarang di kota menengah, kita leverage, kita inject ya, kita majukan di situ sehingga pemerataan bisa berjalan.”

Baca Juga: Perludem: Pemilu Damai adalah Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Tidak Disalahgunakan Calon Tertentu

Sebab bagi pihak Anies-Muhaimin, pemerataan ekonomi harus dilakukan dengan cara memeratakan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota.

“Kita ingin mendesak, ingin memberikan tawaran gagasan, bahwa pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, itu bukan dengan memindahkan ibu kota,” ucap Kholid.

“Sebagai contoh studi bank dunia mengatakan bahwa ada berbagai kota di Indonesia itu mengalami kekurangan dana dalam me-leverage kota-kota itu bisa menjadi kota yang maju, itu sekitar Rp140 triliun itu studi bank dunia.”

Maka itu, kata Kholid, sikap pasangan Anies-Muhaimin ingin mendorong pemerataan bukan dengan memindahkan ibu kota. Tetapi dengan cara membesar kota yang kecil, kota yang menengah menjadi besar sehingga pemerataan itu dirasakan oleh semua.

Baca Juga: Usai Dilantik Jokowi, Nawawi Pomolango Bahas Bantuan Hukum untuk Firli Bahuri dengan Pimpinan KPK

“Dan itu berdasarkan pada daya saing dari masing-masing wilayah, sehingga dana pembangunan IKN yang begitu besar, hampir sekitar RP500 Triliun itu bisa kita berikan alokasi anggarannya untuk memajukan pemerataan ekonomi bukan hanya di Kalimantan yang sudah berjalan saat ini,” ujar Kholid.

“Tetapi masing-masing wilayah, kota-kota itu akan bisa kita dorong,” katanya.