KPK Resmi Tahan Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba soal Kasus Pinjaman Dana PEN

Dalam komunikasinya dengan Ardian, Syukur Akbar meminta agar proses peminjaman dana PEN tersebut ‘dikawal’.

Adapun Rusman Emba memerintahkan Syukur Akbar menghubungi Ardian Noervianto karena keduanya pernah menjadi teman seangkatan dalam salah satu pendidikan kedinasan.

Dari pembicaraan antara Syukur Akbar dan Ardian Noervianto, disepakati adanya pemberian sejumlah uang pada agar proses pengawalan pengajuan pinjaman dana PEN untuk Kabupaten Muna berjalan lancar.

Selanjutnya, Rusman Emba memerintahkan Syukur Akbar agar mencari donatur untuk menyiapkan sejumlah uang yang diminta Ardian Noervianto.

Syukur Akbar kemudian menghubungi La Ode Gomberto (LG), yang merupakan salah satu pengusaha di Kabupaten Muna, untuk membahas penggunaan dana PEN apabila cair.

Baca Juga: Akses Firli Bahuri di KPK Dicabut usai Diberhentikan Jokowi, akan Diperlakukan sebagai Tamu Biasa

Syukur Akbar kemudian meyakinkan Gomberto agar bersedia menyiapkan sejumlah uang yang dimaksud. Untuk itu, Syukur sempat mengatakan kepada Gomberto mengenai kedekatannya dengan Ardian dengan kalimat, "jangan ragu, dia ini satu bantal dengan saya".

Selanjutnya, terkumpul uang sekitar Rp2,4 miliar yang bersumber dari kantong pribadi Gomberto yang disiapkan untuk diberikan kepada Ardian. Uang yang terkumpul tersebut diketahui oleh Rusman Emba dan Syukur Akbar.

Penyerahan uang senilai Rp2,4 miliar kepada Ardian Noervianto itu dilakukan secara bertahap oleh Syukur di Jakarta, dengan mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat (AS).

Atas penyerahan uang tersebut, Ardian kemudian membubuhkan parafnya pada draf final mendagri, yang berlanjut pada bubuhan tandatangan persetujuan dari surat mendagri dengan besaran nilai pinjaman maksimal Rp401,5 miliar.

Atas perbuatannya, LMRE dan LG sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: KPK Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum atau Tidak untuk Firli Bahuri yang Terjerat Kasus Pemerasan

Sementara itu, MAN dan LMSA sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.