Adik Prabowo Sebut Dugaan Korupsi di Kemenhan Bukan Hal Baru: Saya Sudah Bicara Itu 3 Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan dirinya pernah mengungkapkan dugaan korupsi senjata Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di media tapi tak menjadi perhatian publik.

Pernyataan tersebut diungkapkan Hashim saat ditanya wartawan mengapa dirinya tak lapor ke pihak berwajib saat mengetahui adanya dugaan korupsi di Kemenhan.

Ia mengaku pernah melontarkan pernyataan doal indikasi korupsi senjata di Kemenhan pada pertengahan tahun 2020 lalu di media. Akan tetapi, kata dia, pernyataan tersebut tak menjadi perhatian publik.

"Ya saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru," kata Hashim di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu, saya sudah ungkapkan itu tiga tahun lalu," ungkapnya.

Baca Juga: Adik Prabowo Subianto Ungkap Indikasi Korupsi Mark Up Senjata di Kemenhan: Ini Lebih Gila

Ia mengaku sudah pernah mengungkapkan dugaan korupsi di Kemenhan pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2020 lalu.

"Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan gitu. Jadi itu bukan hal baru," kata Hashim. 

"Saya kira sudah lah. Sudah. Kan saya sudah sebut kan. Ada senapan, ada senapan tertentu, ada proyek tertentu. Ternyata ya ada proyek begitu," ucapnya.

Ia menyebut kakaknya yang merupakan calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju, berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten," kata Hashim. 

Ia juga mengaku yakin, langkah Prabowo tersebut akan didukung oleh pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Serius dengan Komitmen Pemilu Bersih dari Kecurangan

Sebelumnya, pernyataan Hashim yang mengungkapkan tentang dugaan korupsi mark-up senjata di Kemenhan ramai di media sosial.

Pada Rabu (15/11/2023), Hashim menyebut, indikasi korupsi yang terjadi di Kemenhan berupa mark up atau pembengkakan anggaran pembelian senjata senapan canggih.

Menurut Hashim, harga satu senjata canggih yang sebenarnya sebesar 800 Dollar Amerika Serikat (USD) tersebut dibeli seharga 10.800 USD.

Laki-laki yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra itu menyebut, Prabowo yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 diminta menandatangani kontrak pembelian senjata senilai Rp51 triliun.

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," kata Hashim, Rabu (15/11/2023).

Hashim menyebut, kontrak senilai Rp 51 triliun yang ada di meja Prabowo pun akhirnya batal.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor," kata Hashim, dilansir dari Kompas.com.