Pengamat: Diselesaikan untuk Kepentingan Masyarakat, Permasalahan Rempang Eco City akan Happy Ending

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama mengungkapkan bahwa untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik dan kekeluargaan.

"Tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar, di mana lokasi itu diadakan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, selepas rapat kabinet terbatas.

Baca Juga: Sebagian Warga Rempang yang Bersedia Direlokasi Terlihat Mulai Berkemas

Diakui Bahlil, pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. 

Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi, yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," katanya.

Menurut Bahlil, warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi, berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

"Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ucap Bahlil.

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Pastikan Kuburan Tua di Pulau Rempang Tidak Akan Direlokasi

Dalam rapat terbatas tersebut, Menteri Bahlil juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang akan dikelola terlebih dahulu.

"Oleh karena itu, kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang akan dikelola terlebih dahulu hanya 7 ribu (hektare) lebih hingga 8 ribu (hektare). Selebihnya masih hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut guna membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," tuturnya.