Kompas TV nasional rumah pemilu

Sudirman Said Akui Anies Sudah Pilih AHY, tapi Belum Jadi Keputusan Resmi Koalisi Perubahan

Kompas.tv - 1 September 2023, 00:55 WIB
sudirman-said-akui-anies-sudah-pilih-ahy-tapi-belum-jadi-keputusan-resmi-koalisi-perubahan
Foto arsip. Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (7/10/2022). (Sumber: Tribunnews)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, memastikan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal Cawapres Anies belum menjadi keputusan bersama.

Hal ini merespons pernyataan DPP Partai Demokrat yang menilai ada pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi setelah muncul nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.

Sudirman menjelaskan, sebelum Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres, Anies memang sudah memilih AHY sebagai bakal cawapres. 

Nama AHY sebagai cawapres Anies juga sudah disampaikan kepada semua pimpinan partai yang menjadi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Juli 2023 lalu. 

Akan tetapi, pimpinan partai merespons secara beragam atas usulan tersebut. Ada partai anggota KPP yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan. 

Baca Juga: Anies Disebut Sudah Tunjuk Muhaimin Jadi Cawapres, Demokrat: Keputusan Sepihak Inisiatif Surya Paloh

Di lain pihak, ada yang berpandangan tidak perlu terburu-buru menetapkan dan menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain. 

Karena ada perbedaan pandangan antar partai, maka belum menemukan titik temu siapa Cawapres Anies untuk Pilpres 2024 mendata. 

"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," ujar Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023) malam.

Sudirman yang juga anggota tim 8 KPP ini menambahkan, dalam proses memilih pasangan Anies sudah menjalankan tugas yang diberikan secara baik yakni membahas dengan berbagai pihak, me-review semua pilihan nama yang diusulkan.

Namun menurutnya, Anies memahami tugas tersebut sebagai proses seleksi yang akhirnya akan disepakati oleh partai koalisi yang berhak mengusung pasangan capres-cawapres. 

Baca Juga: Muhaimin Jadi Cawapres Anies, Demokrat Merasa Dipaksa Menerima Keputusan Tersebut

Sebab pada hakikatnya partai politiklah yang memiliki kewenangan menentukan pasangan Capres dan cawapres untuk didaftarkan ke KPU.

Untuk itu Anies mengembalikan seluruh keputusannya dalam memilih pasangan atau bakal Cawapres ke partai pengusung, sebagaimana tugas Anies dalam butir tiga Piagam Kerjasama Tiga Partai KPP, yakni diberikan tugas memilih pasangan atau bakal cawapres.

"Karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," ujar Sudirman. 

Sebelumnya, keberadaan wacana duet Anies-Muhaimin ini dibocorkan oleh Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat mendapat informasi Anies sudah memilih pendampingnya di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan, pada Rabu (30/8/2023) DPP Partai Demokrat mendapat informasi dari Sudirman Said, Juru Bicara Anies Baswedan yang juga anggota tim 8 KPP, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Prabowo Subianto Tanggapi Soal PKB Merapat ke Anies Baswedan: Saya Sendiri Belum Dengar

Keputusan itu tidak terlepas dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Anies pada Selasa (29/8/2023) malam dan menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, sambung Teuku Riefky, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

DPP Partai Demokrat menilai, langkah sepihak tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x