Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate sebagai Kejahatan Lingkungan, Begini Respons Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, dalam membangun proyek food estate atau lumbung pangan di Indonesia harus penuh dengan kehati-hatian. 

Menurut dia, pembangunan lumbung pangan di Indonesia itu bertujuan mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi melanda wilayah Tanah Air.

Hal ini menanggapi kritikan proyek food estate yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. 

Baca Juga: Hasto PDIP: Kebijakan Presiden Jokowi soal Food Estate Bagus, tapi Implementasinya Tidak

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," kata Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

"Problem di semua negara. Yang makan gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Gula beras. Setelah India setop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," ujarnya. 

Kepala Negara menyebut, proyek food estate itu bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa. Untuk ekspor, karena negara lain membutuhkan." 

"Sehingga dalam rangka ke sana. Kalau supaya tahu, membangun food estate membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," ujarnya. 

Presiden Jokowi menambahkan, dalam melaksanakan proyek tersebut merupakan hal yang wajar bila percobaan pertama mengalami kegagalan.

"Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya ke-enam ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal." 

"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun, 3 kali itu baru bisa, agak lebih baik. Belum baik, agak lebih baik," ujarnya.

Meski begitu, kata Jokowi, dirinya menerima semua kritikan yang datang untuk mengontrol proyek food estate tersebut.

"Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," katanya. 

Sebelumnya, Hasto buka suara menanggapi isu soal adanya dugaan aliran uang sekitar Rp 1 triliun berasal dari kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik (parpol) untuk membiayai Pemilu 2024.

Diketahui, adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan adanya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan triliunan rupiah yang mengalir ke partai politik.

Terkait hal itu, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hasto mengaku partainya memberikan catatan tersendiri terhadap upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun lumbung pangan tersebut.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Baca Juga: Puan Minta DPR Tanyakan Progres Proyek Food Estate kepada Pemerintah

Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Bukan sebaliknya, kata dia, proyek itu justru malah disalahgunakan.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, hutan-hutan ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.