Hasto Sebut Food Estate Proyek Kejahatan Lingkungan, Politisi Gerindra: Tudingan Tak Berdasar

JAKARTA, KOMPAS TV - Politikus senior Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai proyek food estate atau lumbung pangan sebagai bagian kejahatan lingkungan.

Menurut dia, pernyataan itu sebagai tudingan yang tak berdasar dan amat disayangkan keluar dari seorang elite politik seperti Hasto. 

Saat ini, jumlah luas hutan di Indonesia ada 125,8 juta hektare.

Lalu, jumlah luasan yang akan difungsikan sebagai lahan yang diusahakan untuk ketahanan pangan relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan luasan hutan yang ada di Kalimantan tengah sebesar 10,3 juta hektare.

Apalagi dibanding luas hutan seluruh Indonesia seluas 125,8 juta hektare. 

Baca Juga: Proyek Food Estate Digaungkan Jokowi di Sidang MPR 2020, Kini Disebut Kejahatan Lingkungan oleh PDIP

"Tudingan itu tak berdasar. Rupanya Pak Hasto lupa bahwa hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektare, dan hutan yang sempat rusak terbakar di tahun 2015 sebesar 2,61 juta hektare," kata pria yang karib disapa BHS itu dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023). 

"Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton pertahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektare hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut," sambungnya.

BHS mempertanyakan sikap Hasto yang tak mengkritisi kerusakan hutan hingga puluhan juta hektare tersebut.

"Lalu kemana aja Pak Hasto pada waktu itu? Hal ini sangat ironis dan terkesan pencitraan." 

"Kenapa program ketahanan pangan yang diusahakan oleh Presiden Jokowi dengan penanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan membantu utama untuk mensukseskan program ketahanan pangan di lahan singkong sebesar 600 hektare sudah dikritisi keras oleh Pak Hasto itu?" kata BHS.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menambahkan, untuk membuka lahan baru butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan-pengolahan tanah agar wilayah tersebut dapat di manfaatkan sebagai lahan produksi pertanian. 

"Beberapa contoh food estate yang sudah berhasil misalnya di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektare menghasilkan jagung raksasa dan sudah di ekspor. Timika menghasilkan sagu yang merupakan lahan sagu terluas di dunia sebesar 4,7 juta hektare yang perhektarnya menghasilkan 40 ton sagu." 

"Bahkan sebagian diekspor dan sebagian lagi dikonsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua, dan Marauke menghasilkan beras yang di konsumsi sebagian oleh negara Papua Nugini dan sebagian lagi di konsumsi oleh masyarakat di Papua," katanya.

BHS berharap program food estate bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh pemerintah.

"Dan diharapkan juga semua wilayah Indonesia harus mempunyai lumbung-lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto buka suara menanggapi isu soal adanya dugaan aliran uang sekitar Rp 1 triliun berasal dari kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik (parpol) untuk membiayai Pemilu 2024.

Diketahui, adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan adanya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan triliunan yang mengalir ke partai politik.

Terkait hal itu, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hasto mengaku partainya memberikan catatan tersendiri terhadap upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun lumbung pangan tersebut.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Baca Juga: PDI-P Tanggapi Dana Rp1 Triliun Mengalir ke Parpol, Sebut Food Estate Bagian Kejahatan Lingkungan

Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Bukan sebaliknya, kata dia, proyek itu justru malah disalahgunakan.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, hutan-hutan ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.