Presiden menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.
Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, untuk menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.
Namun demikian, DPR RI menyatakan bahwa proyek food estate pemerintah kacau balau alias gagal.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk Pemilu 2024.
Temuan itu telah disampaikan PPATK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Tak Ada yang Boleh Intervensi PPATK: Jenderal dan Menteri Tidak Boleh
“Lalu salah satu hasil temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, ada uang Rp 1 triliun, uang kejahatan lingkungan, yang masuk ke parpol, itu kurang lebih ya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Ivan menambahkan, saat ini PPATK sedang fokus mendalami green financial crime, terkait dugaan pencucian uang. Salah satunya, sebut dia, mengenai persoalan kejahatan lingkungan.
“Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar. Ya paling tidak kalau dia (peserta kontestasi politik) tidak terpapar, dia berpotensi untuk terpapar atau ada indikasi terpapar,” ujar Ivan.
Baca Juga: AHY Sindir Program Lumbung Pangan Jokowi, PDIP: Dia Lupa Food Estate Era Pak SBY Gagal
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.