Kompas TV nasional humaniora

4 Sebab Kisruh PPDB 2023 Menurut Pengamat: Zonasi Terlalu Ketat hingga Pembangunan Belum Merata

Kompas.tv - 18 Juli 2023, 06:45 WIB
4-sebab-kisruh-ppdb-2023-menurut-pengamat-zonasi-terlalu-ketat-hingga-pembangunan-belum-merata
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pengamat dan pakar pendidikan menerangkan penyebab kekisruhan PPDB 2023 terutama jalur zonasi. (Sumber: Antara)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Vyara Lestari

Ketimpangan fasilitas, metode ajar yang berbeda, dan pengaruh alumni yang dianggap sukses juga membuat masyarakat hanya ingin anaknya menjadi siswa di sekolah tertentu.

”Selama ini masih ada disparitas antarsekolah sehingga membuat orangtua hanya ingin anaknya di sekolah yang dianggap unggulan. Seharusnya tidak ada istilah itu (sekolah unggul) karena semua harus mendapatkan kualitas pendidikan yang sama,” kata Cecep, Minggu (16/7/2023).

4. Pembangunan tidak merata

Masalah kecurangan terkait zonasi yang masih ada ini menunjukkan pembangunan yang tidak merata. 

Menurut Cecep, sektor pendidikan sudah seharusnya menjadi perhatian dalam rencana pembangunan dalam tata ruang wilayah.

Penataan ruang pendidikan ini, kata dia, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat agar bersedia menyekolahkan anaknya di sekolah mana saja. 

Baca Juga: Kecurangan PPDB di Yogyakarta, Siswa yang "Titip KK" akan Diberi Sanksi Tegas

Cecep pun menyarankan pemerintah agar mendata sekolah mana yang dianggap unggulan dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya.

Saat semua mendapatkan standar pendidikan yang sama, kualitas belajar para siswa juga menjadi lebih baik dan mengikuti standar terbaik di wilayah tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, lanjut Cecep, masyarakat tidak akan mempermasalahkan zonasi karena merasa pendidikan sudah merata.

Ia pun mengatakan, polemik PPDB zonasi merupakan momentum bagi pemerintah untuk memperhatikan pemetaan sekolah-sekolah yang ada. 

"Jangan asal membangun. Sekolah yang di daerah pinggiran harus punya fasilitas yang sama bagusnya dengan di pusat sehingga tidak ada masyarakat yang mengakali kartu keluarga hanya untuk menyekolahkan anaknya," terangnya.

Ia menambahkan, dari sisi regulasi hingga implementasi, PPDB belum sepenuhnya bisa menutupi kecurangan-kecurangan. 

"Kalau mau zonasi berjalan dengan baik, harus ada kerja sama berbagai pihak untuk menghadapi orangtua yang menyiasati kepindahan anak,” ujarnya dilansir dari Kompas.id.


 




Sumber : Kompas TV/Kompas.id




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x