Ketua Komisi X Minta Nadiem Makarim Bereskan Masalah Polemik Sistem Zonasi PPDB

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyelesaikan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. 

Diketahui, penerimaan PPDB jalur zonasi ditemukan sejumlah masalah. Salah satunya terjadi di Kota Bogor. 

"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB," kata Huda kepada wartawan, Rabu (12/7/2023). 

Baca Juga: Temuan Kecurangan PPDB Zonasi, Bima Arya: Tak Sesuai KK, 208 Siswa Dicoret dari PPDB

Menurut Wakil Sekjen PKB ini, bila peran Satgas PPDB berjalan optimal peristiwa yang terjadi di Kota Bogor tak perlu terjadi. 

"Satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023," ujarnya.

"Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," tuturnya. 

Politikus PKB itu menyebut pihaknya akan memanggil jajaran pejabat Kemendikbudristek untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi. 

"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," kata Huda.

Seperti diketahui, PPDB tahun ini menimbulkan banyak kontroversi.