Upaya Pembebasan Pilot Susi Air: Batas Waktu Ancaman Egianus Kogoya Segera Berakhir

“Yang terpenting tidak keluar dari konteks sebuah negara dan tidak mau dia memaksakan kehendaknya agar apa yang diinginkannya diikuti,” kata dia.

"Kita mau dia (Egianus) menyerahkan sandera Philips yang sudah ditawan sejak tanggal 7 Pebruari lalu di Paro, sehingga TNI-Polri akan berusaha semaksimal mungkin dalam menangani masalah ini.”

Fakhiri juga mengungkapkan, terkait tuntutan Egianus Kogoya, Pemerintah tidak mungkin mengabulkan permintaan kemerdekaan dan senjata. Namun mengenai tebusan uang, akan dipenuhi asal pilot Susi Air dibebaskan.

"Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu namun untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan,"

Sementara menurut Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana TNI Yudo Margono, negosiasi adalah langkah yang terus dilakukan untuk upaya pembebasan pilot Susi Air.

Yudo mengatakan,  pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan.

"Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” kata Yudo di Mabes Polri, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

“Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” terangnya.

Meski Batas Waktu Ancaman Berakhir, Ruang untuk Negosiasi Diyakini Masih Terbuka

Menurut peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, tuntutan Egianus yang meminta referendum di Papua sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air sudah jelas tidak bisa terpenuhi.

Baca Juga: Reaksi Panglima TNI soal Batas Waktu KKB Bunuh Pilot Susi Air 1 Juli Besok

Cahyo pun berpandangan, hal itu justru merupakan pintu masuk bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi.

”Kalau sepakat bernegosiasi, seharusnya masing-masing pihak menyiapkan atau menunjuk tim negosiator khusus untuk membicarakan pembebasan sandera," kata Cahyo dikutip dari Kompas.id, Jumat (30/6/2023).

"Selama ini konflik tidak pernah selesai dengan kekerasan, maka sekarang saatnya diselesaikan dengan dialog,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, juga mempunyai keyakinan serupa bahwa masih ada ruang negosiasi dengan pihak KKB.

Menurutnya, penyelesaian dengan membuka ruang dialog lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan keamanan yang selama ini dipilih.

”Kita tahu dalam pengalaman banyak pihak di berbagai negara, negosiasi dalam membebaskan penyanderaan bukan barang haram, sebaliknya dilakukan banyak pihak," tutur Al Araf. 

"Tapi, sayangnya, di kita dalam konteks Papua itu seolah menjadi tabu, kontroversi dan sebaliknya cenderung memilih pendekatan koersif sehingga akibatnya menjadi rumit,” jelasnya.

"Terkait negosiasi, tentu mereka pada awalnya menuntut referendum. Namun, di tangan negosiator yang tepat, hal itu bisa dikikis atau diberi alternatif lain," ucap Al Araf.

"Masalahnya di kita ada di kemauan atau tidak,” tambahnya. 

Baca Juga: Perjalanan Empat Bulan KKB Egianus Kogoya Sandera Pilot Susi Air, Akankah Berakhir di 1 Juli?