Pernyataan Presiden Jokowi soal Kepemimpinan Estafet dapat Dukungan dari Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepemimpinan harus estafet berkelanjutan bukan seperti meteran pom bensin mendapat dukungan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. 

Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pernyataan Presiden Jokowi itu sudah benar, karena tidak mungkin jika pembangunan yang sudah dilakukan berhenti lantaran pergantian kepemimpinan negara. 

Menurutnya tidak menjadi masalah jika presiden yang baru mengembangkan program yang dibuat pemimpin sebelumnya demi keberlanjutan.

Tapi jika program yang sudah dibuat dihentikan, sama saja proses pembangunan Indonesia berjalan di tempat. 

"Sehingga dari presiden ke presiden melanjutkan apa yang belum dan mengakselerasi visi misi presiden sebelumnya. Jangan kemudian setiap ganti presiden, program baru, program lama terbengkalai. Ini yang kita hindari," ujar Said di gedung DPR, Jumat (16/6/2023).

Baca Juga: Soal Estafet Presiden Bukan Meteran Pom Bensin, Ibas: Ada Partai Ingin Lanjut, Ada yang Tidak

Untuk memastikan program tetap berjalan, Said yang juga Ketua DPP PDIP ini akan memonitor APBN yang didapat pemerintah dimaksimalkan dengan baik.

Begitu juga dalam APBN di 2024 mendatang, penyelesaian program yang sudah digagas harus juga dituntaskan. 

"Oleh karenanya, kita ingin memastikan di APBN nanti tahun 2024 itu penyelesaian tuntas terhadap program strategis Presiden RI Pak Jokowi supaya tidak meninggalkan sisa, kalau toh ada sisa maka dalam pembahasan APBN tahun depan untuk 2025 akan kita tuntaskan setuntas-tuntasnya," ujar Said.

"Kita harapkan semua capres bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutamanya Ganjar Pranowo akan melanjutkan itu," sambungnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menekankan dalam kepemimpinan harus ada keberlanjutan selayaknya lari estafet. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Jawab soal Jokowi Lempar Sindiran soal Estafet Presiden

Presiden juga menilai dalam kepemimpinan tidak ada istilah seperti yang ada di pom bensin, yakni dimulai dari nol lagi.

"Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kepemimpinan berikutnya masuk SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk S2, S3. Tidak maju mundur, poco-poco," ujar Presiden saat peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-20245 di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).