Kejaksaan Agung Persilakan Johnny G Plate Ajukan Praperadilan: Kami Siap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidik Kejagung pun menegaskan tidak akan menghalangi apabila praperadilan tersebut diajukan.

Ketut pun menyatakan bahwa Kejagung menghargai upaya hukum tersebut dan pihaknya siap menghadapi praperadilan Johnny G Plate.

”Kami tidak bisa menghalangi, silakan, kapan saja kami siap,” kata Ketut dikutip dari Kompas.id, Minggu (4/6/2023).

Namun, Ketut juga mengingatkan bahwa berkas sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo itu sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap sehingga siap untuk disidangkan.

Diketahui, sudah ada lima berkas tersangka yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yakni berkas tersangka Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan; Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latief; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak; peneliti Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Department Huawei Tech Investment Mukti Ali.

Baca Juga: Kejagung Pastikan Hadapi NasDem yang Bakal Ajukan Praperadilan Status Tersangka Johnny G Plate

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman, melihat bahwa pada prinsipnya praperadilan dapat diajukan oleh siapa saja. 

Bahkan meski berkas perkara sudah dilimpahkan tahap dua ke jaksa penuntut umum, praperadilan tetap dapat diajukan.

”Aturannya, kan, kalau sudah disidangkan pokok perkaranya, maka (upaya praperadilan) gugur. Kalau belum disidangkan pokok perkaranya maka boleh diajukan praperadilan,” ujar Boyamin.

Dalam kasus Johnny G Plate, menurut Boyamin, dia masih memiliki kesempatan untuk mengajukan praperadilan. Akan tetapi, soal dikabulkan atau tidak, itu menjadi sepenuhnya kewenangan hakim.

"Itu kan tergantung kelengkapan data yang diajukan dan urusan hakim. Maka kita hormati saja jika memang mengajukan praperadilan,” ucap Boyamin.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem berencana untuk mengajukan upaya hukum praperadilan atas penetapan tersangka Johnny G Plate yang merupakan Sekretaris Jenderal partai tersebut

Langkah tersebut diambil NasDem guna mematahkan sangkaan kepada Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara hingga Rp8,032 triliun.

Terkait upaya praperadilan itu, kuasa hukum Johnny, M Ali Nurdin dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang dihubungi melalui pesan singkat belum memberikan jawaban. 

Baca Juga: Johnny Plate Diduga Tak Main Sendiri, ICW Minta Kejagung Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Rp8 T