Kritik Subsidi Kendaraan Listrik, DPR: Pemerintah Harusnya Perkuat Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mempertanyakan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan subsidi kendaraan listrik dibanding memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. 

Kritik Gobel tersebut disampaikan sebagai tanggapan kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik. 

Nilai subsidi itu disebut mencapai Rp7 juta untuk sepeda motor listrik, dan Rp25 juta sampai Rp80 juta untuk mobil listrik. 

“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” kata Gobel, Senin (15/5/2023), melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv.

Baca Juga: Jokowi: Sensus Pertanian 10 Tahun Sekali, Kelamaan!

Selain itu, pemerintah juga berencana akan mengganti kendaraan dinas pejabat eselon I dan II ke mobil dan motor bertenaga listrik.

Anggaran Rp966 juta disiapkan untuk pembelian satu mobil listrik, dan Rp28 juta untuk tiap unit sepeda motor listrik. Total subsidi yang rencananya dimulai periode 2023-2024 ini mencapai Rp7 triliun. 

Angka ini belum termasuk subsidi untuk mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. Subsidi ini diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi polusi udara.

Gobel menilai subsidi besar tersebut tidak efektif. Menurutnya, subsidi itu sebaiknya dialihkan ke pemberantasan kemiskinan, penguatan sektor pertanian dan perikanan. 

"Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan," ungkap Gobel.

Baca Juga: Minta Sensus Pertanian Diadakan 5 Tahun Sekali, Jokowi Sebut RI Sering Kedodoran Kalau Soal Data

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” kata Gobel.

Lebih lanjut, Gobel prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia. Gobel menyebut pemerintah bahkan telah menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton pada tahun 2023 ini. 

Di awal rencana impor ini, Kementerian Pertanian dan BPS menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional. Namun, Bulog menyatakan cadangan beras di gudang Bulog justru menipis. Sesuai regulasi, maka impor harus dilakukan.

Anggaran untuk subsidi pupuk juga terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. 

Mulanya pada 2019 mendapat subsidi mencapai Rp34,4 triliun, tahun 2023 hanya tersisa Rp24 trilun. 

Baca Juga: Ditanya Kritikan Anies Soal Subsidi Mobil Listrik, Begini Respon Jokowi

Selain pertanian, Gobel juga meminta pemerintah harus memprioritaskan sektor perikanan dan perkebunan. 

“Intinya soal pangan. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Sektor pangan juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar,” sambung Gobel.

“Jumlah penduduk kita sangat besar. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pangan ini? Kita harus fokus pada pertanian dan industri pangan kita. Jadi anggaran negara harus ke pertanian, perikanan, dan pangan, bukan ke kendaraan listrik."

“Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak,” tandasnya.