Kritik Subsidi Kendaraan Listrik, DPR: Pemerintah Harusnya Perkuat Pertanian

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” kata Gobel.

Lebih lanjut, Gobel prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia. Gobel menyebut pemerintah bahkan telah menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton pada tahun 2023 ini. 

Di awal rencana impor ini, Kementerian Pertanian dan BPS menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional. Namun, Bulog menyatakan cadangan beras di gudang Bulog justru menipis. Sesuai regulasi, maka impor harus dilakukan.

Anggaran untuk subsidi pupuk juga terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. 

Mulanya pada 2019 mendapat subsidi mencapai Rp34,4 triliun, tahun 2023 hanya tersisa Rp24 trilun. 

Baca Juga: Ditanya Kritikan Anies Soal Subsidi Mobil Listrik, Begini Respon Jokowi

Selain pertanian, Gobel juga meminta pemerintah harus memprioritaskan sektor perikanan dan perkebunan. 

“Intinya soal pangan. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Sektor pangan juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar,” sambung Gobel.

“Jumlah penduduk kita sangat besar. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pangan ini? Kita harus fokus pada pertanian dan industri pangan kita. Jadi anggaran negara harus ke pertanian, perikanan, dan pangan, bukan ke kendaraan listrik."

“Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak,” tandasnya.