Mahfud Akui Pemerintah Melawan Putusan Pengadilan yang Vonis Lepas Pendiri Indosurya: Kita Adu Kuat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah melawan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dalam kasus Indosurya.

Adapun perlawanan itu dilakukan dengan menangkap kembali terdakwa kasus Indosurya yang sebelumnya telah divonis bebas.

Baca Juga: Terdakwa Penipuan KSP Indosurya yang Rugikan Masyarakat Rp106 T Bebas, Mahfud Minta Jaksa Banding

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan kembali pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya terkait dengan pemalsuan dokumen dan surat serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Kamis (16/3/2023).

"Tangkap lagi sekarang," kata Mahfud MD ketika menyampaikan paparan dalam Acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Senin (20/3/2023).

Ia membenarkan bahwa pemerintah melawan putusan majelis hakim. Namun demikian, kata Mahfud, perlawanan itu tidak dilarang oleh hukum karena merupakan bagian dari upaya hukum.

Dalam penanganan kasus ini, Mahfud menilai bahwa tidak bisa dibiarkan begitu saja hakim menggunakan logika-logika pasal.

Baca Juga: Terdakwa Penipuan KSP Indosurya yang Rugikan Masyarakat Rp106 T Bebas, Mahfud Minta Jaksa Banding

Menurut dia, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana itu sudah diuji dengan sangat meyakinkan dari berbagai aset sebelum diajukan ke pengadilan.

Akan tetapi, ternyata oleh majelis hakim malah diputus dengan vonis lepas atau ontslag van rechtsvervolging.