Heboh Ibu-Ibu Curhat Rahasiakan KB dari Suami, Ini Kata Kepala BKKBN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Viral di media sosial sebuah tangkapan layar yang menunjukkan komentar video di TikTok, di mana banyak ibu-ibu yang diam-diam ikut program Keluarga Berencana (KB) tanpa sepengetahuan suaminya.

Menilik komentar-komentar tersebut, ibu-ibu harus merahasiakan KB lantaran suami tidak mengizinkan.

“Mau nanya KB-nya apa, soalnya suami juga nggak izin KB, ini lagi hamil anak pertama,” tulis salah satu akun.

“Sama mbak, saya malah KB diem-diem,” timpal yang lain.

“Bener mbak, wanita itu harus pintar KB karena suami nggak tahu sesehari anak di rumah seperti apa, nangis, kita yang repot,” tulis akun lain.

Baca Juga: Tiga Juta Rumah Tangga Indonesia Bercerai, BKKBN Ungkap Sebab, dari Cemburu hingga Orang Ketiga

Tangkapan layar berisi komentar itu pun menjadi perdebatan di Twitter.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dr Hasto Wardoyo membantah anggapan yang menyebutkan banyak suami melarang istrinya menggunakan KB.

Hasto bilang, ada banyak suami yang mengizinkan istrinya untuk mengikuti program KB. Sebaliknya, hanya sedikit suami yang melarang istrinya ikut KB.

“Tidak, mayoritas suami membolehkan istrinya KB. Jarang sekali yang melarang,” kata Hasto, Jumat (17/3/2023), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Hasto menjelaskan, sosialisasi program KB tidak hanya diberikan kepada pihak perempuan atau istri, tetapi juga kepada suami. Pelayanan KB bagi pria juga tersedia.

“Kondom dan vasektomi, kontrasepsi MANTAP untuk pria,” ujar dia.

Namun, apabila ada suami yang melarang istrinya untuk mengikuti program KB, Hasto mengimbau agar istri mengajak suami datang ke dokter agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai KB dan kontrasepsi.

Baca Juga: Paula Verhoeven dan Asri Welas Jadi Duta Bunda Asuh Anak Stunting, Apa Tugasnya?

KB Hak Semua Orang

Terpisah, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal M Damanik mengatakan bahwa program KB merupakan hak semua orang.

“Di Indonesia telah ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan KB,” kata Damanik dalam kunjungannya ke Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (17/3), seperti dilansir dari Antara.

Damanik menjelaskan, pelayanan KB tersebut meliputi penyuluhan, pemasangan dan pemeriksaan serta seperti pelepasan atau penggantian alat, obat-obatan, hingga metode kontrasepsi.