IKA Undip Ingatkan untuk Hindari Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 dan Dorong Percepatan IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil refleksi akhir tahun Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) disampaikan via konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

IKA Undip merekomendasikan sejumlah hal, mulai dari dorongan untuk menghindari politik identitas jelang Pemilu 2024, hingga dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Jangan sampai efek-efek kampanye atau politik yang dibangun atas nama politik identitas itu, memberi dampak yang tidak baik bagi persatuan dan kesatuan kita. Itu yang pertama," kata Ketua Umum DPP IKA Undip Abdul Kadir Karding.

"Jadi praktik-praktik politik identitas harus kita hindari," imbuh dia.

Kadir menyebut, dinamika politik tengah meningkat seiring kian dekatnya penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, ini hal yang biasa, tetapi tetap perlu disikapi dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sekarang ini, informasi tentang pemilu ini macam-macam. Ada yang positif, tapi dalam bayangan kami banyak negatif, karena provokasi-provokasi berlebihan. Belum Pilpres dan Pemilu dimulai, hari ini (situasi politik) mulai hangat," terang Kadir.

Dengan demikian, IKA Undip siap menjadi katalisator dan ikut mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

Baca Juga: Gus Yahya soal Politik Identitas: Dorong Demokrasi yang Lebih Rasional, Bukan Latar Belakang Agama

Pada kesempatan yang sama, Kadir juga menyinggung perlunya percepatan pembangunan IKN.

"Salah satunya yang ingin kami dorong, poin-poinnya adalah akselerasi IKN," terang dia.

Dalam pandangan IKA Undip, kehadiran IKN dianggap bisa menggerakkan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan ekonomi biru.

"Kita sudah investasi, membuat undang-undang, peresmian, sudah disusun otorita-nya. Jadi, itu sudah sangat jauh (perkembangannya)," kata Kadir.

"Oleh karena itu, saya yakin siapa pun pemimpinnya, insyaallah tidak berpikir berbeda," sambung dia.

Baca Juga: Alokasi Khusus Pandemi Ditiadakan, RAPBN 2023 Prioritaskan IKN dan Pemilu