Kontroversi Nasionalis Hindu Sayap Kanan India RSS Diundang ke Indonesia, PBNU Beberkan Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi kelompok nasionalis Hindu sayap kanan India, mengonfirmasi akan hadir pada perhelatan Forum Agama R20 yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 2-3 November 2022. Kabar ini memantik perdebatan dan kontroversi di tanah air.

Juru Bicara R20 dari PBNU, Muhammad Najib Azca, Rabu (28/9/2022) menjelaskan tentang kedatangan RSS ini ke Indonesia.

Najib lantas menjelaskan, ada tiga alasan utama di balik RSS datang ke Indonesia di forum R20.

Pertama, R20 merupakan agenda yang menempel pada forum G20. Karena itu, peserta yang diundang sebagian besar mewakili negara-negara yang termasuk dalam Forum G20. India merupakan salah satu peserta G20.

“R20 ini event yang menempel ke G20. Karena R20 engagement group dari G20, maka undangan di R20 mengikuti struktur keanggotaan G20. Representasi tokoh-tokoh agama anggota G20 akan diundang. Kita mengikuti pola dan pakem G20,” ujarnya, Rabu (28/9/2022) malam dilansir dari situs resmi NU.

Meskipun demikian, ada pula peserta R20 yang bukan representasi dari anggota G20.

Najib mencontohkan kehadiran tokoh agama dari Vatikan yang bukan merupakan anggota G20. Begitu pula tokoh agama dari Uni Emirat Arab.

Walaupun bukan anggota G20, menurutnya, tokoh dari kedua negara ini sangat penting.

Kedua, perwakilan RSS diundang karena organisasi itulah yang direkomendasikan oleh Pemerintah India.

Sebab, lanjut Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, RSS merupakan akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini berkuasa di negara itu.

"Kita berkoordinasi dan mengundang tokoh yang direkomendasikan dari pemerintah India dalam R20. Rekomendasi untuk R20 salah satunya (tokoh) dari RSS,” kata Najib.

Apalagi, Presidensi G20 di tahun 2023 akan dipegang India. Karenanya, NU sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan Pemerintah India dan mendapatkan rekomendasi dari mereka.

 “Untuk India, kita mengikuti rekomendasi, [yaitu] dari RSS,” katanya.

Pada intinya, tokoh yang dipilih tidak memusuhi pemerintah. Hal ini tidak lain guna menjaga hubungan baik antarnegara, dalam hal ini adalah hubungan Indonesia sebagai tuan rumah dengan negara lainnya.

Ketiga, jika memang RSS dianggap bermasalah karena rekam jejaknya, terutama dalam memperlakukan minoritas, justru R20 merupakan forum yang tepat untuk membicarakan itu.

“Selama ini, (jika) tidak senang dan tidak setuju, hanya koar-koar dari jauh. Forum ini memang mengundang tokoh-tokoh agama untuk membicarakan isu sensitif itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Najib menjelaskan, forum R20 nanti akan membicarakan luka-luka sejarah yang terjadi di masa lalu, dibicarakan secara jujur guna membangun rekonsiliasi.

“Kita ingin agama menjadi bagian dari solusi dalam peradaban. Selama ini, agama justru jadi masalah seperti di India. Kalau mau mencari solusi, diajak bicara pemimpinnya,” ujarnya.

Ia lantas menjelaskan, karena itu, agenda pembahasan dalam forum R20 ditujukan untuk mencari solusi bersama, yakni: Kepedihan Sejarah, Pengungkapan Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Pengampunan; Mengidentifikasi dan Merangkul Nilai-nilai Mulia yang Bersumber dari Agama dan Peradaban Besar Dunia; Rekontekstualisasi Ajaran Agama yang Usang dan Bermasalah; Mengidentifikasi Nilai-nilai yang Dibutuhkan untuk Mengembangkan dan Menjamin Koeksistensi Damai; serta Ekologi Spiritual.

“Setelah membicarakan luka masa lalu, apa yang akan disumbangkan agama? Termasuk dari India, dari RSS, apa sumbangannya? Kita membangun bersama, apa yang ingin dibangun, apa kontribusinya? Apakah merawat luka masa lalu itu akan diteruskan?” lanjut Najib.

Baca Juga: PM India Blak-blakan Kritik Putin Langsung atas Invasi ke Ukraina: Ini Bukan Saatnya Perang

Dialog dengan RSS dan India 

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan bahwa pihaknya memang tengah membangun dialog dengan Pemerintah India dan RSS.

Dialog ini dibangun guna mendorong proses keterlibatan yang konstruktif dalam mengatasi ancaman terhadap umat Islam dan kaum minoritas di negara tersebut.

 “Nahdlatul Ulama menyadari adanya berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap umat Muslim, Kristen, dan populasi minoritas lain di India," tutur Gus Yahya dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).

"Diskusi Nahdlatul Ulama yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dan RSS dimaksudkan untuk mengatasi berbagai pelanggaran dan ancaman tersebut melalui proses keterlibatan yang konstruktif,” sambungnya. 

Baca Juga: 75 Tahun Merdeka: PM Modi Janjikan India Menjadi Negara Maju 25 Tahun Mendatang