Staf Ahli Kapolri: Penundaan Sidang Etik Brigjen Hendra Penting agar Putusan Tidak Berujung PK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penundaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dinilai sebagai langkah tepat untuk membuktikan adanya pelanggaran etik yang dilakukan anak buah Irjen Ferdy Sambo tersebut.

Kepolisian terpaksa menunda sidang etik terhadap mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri itu hingga minggu depan lantaran salah satu saksi kunci sakit.

Staf Ahli Kapolri Aryanto Sutadi menjelaskan keputusan tersebut merupakan langkah kehati-hatian mahkamah sidang etik Polri untuk memutus pelanggaran yang dilakukan Brigjen Hendra.

Baca Juga: Brigjen Hendra Pakai Private Jet saat Temui Keluarga Brigadir J, Difasilitasi Bandar Judi?

Menurut Aryanto, jika saksi tidak hadir maka majelis sidang pastinya akan kekurangan bukti terkait pelanggaran yang dilakukan.

"Kalau saksi ini diabaikan dan ternyata ada keterangan dari saksi ini soal yang lain itu nanti bisa mempengaruhi putusan, bisa salah putusannya," ujar Aryanto di program Kompas Malam KOMPAS TV, Rabu (21/9/2022).

Aryanto menambahkan, putusan KKEP ini bisa diajukan peninjauan kembali (PK) oleh Kapolri jika ada bukti lain yang ditemukan. 

Untuk menjaga agar putusan KKEP terhadap terduga pelanggar Brigjen Hendra tidak ada cacat, maka saksi kunci harus ditunggu hingga siap.

Baca Juga: Diundur Lagi, Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Bakal Digelar Pekan Depan, Ini Alasannya

Ia juga meyakini saksi akan bersedia memberikan keterangan terkait pelanggaran etik yang dilakukan terlapor dan tidak ada niatan Polri untuk mengulur-ulur sidang etik Brigjen Hendra. 

Kapolri sedari awal sudah menegaskan agar seluruh rangkaian kasus pembunuhan Brigadir J dan pelanggaran etik personel dapat diselesaikan.

"Nanti kalau cepat-cepat nanti putusannya ngawur lagi. Kalau sampai ada saksi penting dan dilewatkan dan diputus nanti ternyata ditemukan bukti baru dari saksi ini, jadi bisa mengganggu putsan yang sudah ada," ujar Aryanto. 

Baca Juga: Ada 22 Anggota Polisi Terlibat Kasus Sambo yang Masih Menati Jadwal Sidang Etik

"Penundaan ini hanya hal teknis yang harus dipatuhi, kalau itu dilanggar malah merugikan," sambung Aryanto.

Dampak untung rugi 

Senada dengan Aryanto, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyatakan sidang etik Polri berbeda dengan sidang pidana umum yang bisa berjalaN meski saksi sedang berhalangan hadir.

Untuk itu agar putusan sidang Etik terhadap Brigjen Hendra tidak ada PK, maka perlu menunggu kehadiran saksi.

Baca Juga: Mengungkap Kepemilikan Jet Pribadi yang Digunakan Brigjen Hendra Temui Keluarga Brigadir J di Jambi

"Meskipun komite sidang etik sudah mempunyai bukti yang cukup tetapi kehadiran saksi ini juga penting. Jangan sampai ketidak hadiran saksi kunci keputusan menjadi mengambang dan peluang terduga pelanggar mengajukan banding," ujar Bambang. 

Di sisi lain Bambang mengingatkan ada dampak untung rugi dari penundaan sidang etik ini. Dampak kerugian, masyarakat akan berasumsi Polri sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memecat anak buah Ferdy Sambo tersebut.

Sedangkan dampak keuntungannya lebih kepada Brigjen Hendra dan penyelidikan dugaan konsorsium judi online serta tambang ilegal juga akan tertunda.

 

"Brigjen Hendra ini orang nomor dua setelah Irjen Sambo dalam kasus menghalangi penyidikan dan Brigjen Hendra ini juga menjadi saksi kunci terkait isu konsorsium 303 dan mafia tambang," ujar Bambang.