Anggota DPRD DKI Minta Anies Tuntaskan Janji Sebelum Lengser pada Oktober

JAKARTA, KOMPAS TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. 

Menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober nanti, sejumlah RPJMD DKI yang telah dibuatnya tidak tercapai, hingga pada akhirnya Pemprov DKI melakukan revisi atas perubahan RPJMD 2020-2022 karena resesi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Mendagri Sebut Ada 6 Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang Diajukan Gantikan Anies Baswedan

Ada sejumlah RPJMD DKI yang belum tercapai seperti pembangunan rumah DP nol rupiah, program OKE OCE, penanganan banjir, penanganan sampah dan beberapa hal lainnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkritisi capaian Anies Baswedan tersebut. Pembangunan rumah DP nol rupiah yang tercatat dalam RPJMD 2017-2022 masih belum mencapai target 250.000 unit. Rumah yang terbangun hanya 2.774 unit sejak tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 selama tiga tahun. 

"Dalam program rumah DP nol rupiah, yang memalukan adalah terkuaknya kasus korupsi untuk pengadaan lahan rumah DP nol rupiah, dan beberapa orang sudah jadi tersangka oleh KPK dan telah di vonis oleh pengadilan" kata Kenneth dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022).

Selain itu, kata dia, program Ok Oce yang semula di buat dengan harapan untuk menciptakan pengusaha yang mandiri, yang kemudian berubah nama menjadi Jakpreneur, yang dijanjikan akan mencetak 361.518 wirausaha baru. 

"Namun nyatanya hingga 2021 hanya menjamah 1.064 peserta yang yang mendapatkan akses permodalan," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Politikus PDIP itu juga menyoroti ihwal penanganan sampah di DKI Jakarta. Ia menilai, Anies Baswedan tidak serius dalam membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sampah di DKI Jakarta. 

Saat ini, ada investor yang berminat untuk proyek ITF, yakni Syctom, lembaga administrasi publik asal Prancis yang melayani pengolahan sampah, telah menyatakan minatnya berinvestasi untuk proyek ITF Sunter di acara Jakarta Investment Forum pada Kamis, 1 September 2022, tetapi sampai sekarang masih belum ada kejelasan.

"Adanya minat dari investor asal Prancis ini diharapkan bahwa proyek ITF Sunter bisa segera selesai, karena hingga saat ini empat proyek pengelolaan sampah ITF belum terbangun apalagi beroperasi, Jakarta ini sudah tergolong kategori darurat sampah." 

"Menurut saya untuk salah satu solusi dalam penanganan masalah sampah secara mikro yaitu alat pemusnah sampah ramah lingkungan yang bisa di pasang di setiap kecamatan atau kelurahan," ujarnya.

Tak hanya itu, permasalahan banjir yang tak pernah kunjung selesai, Anies juga tidak mempunyai program yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan banjir di DKI Jakarta.

"Program normalisasi telah mandek sejak 2018 lalu. Normalisasi sungai yang ditargetkan selesai tahun 2019 tak kunjung terlihat progres pengerjaannya hingga saat ini." 

"Dalam hal ini, Pemprov DKI selalu beralasan masih terkendala dengan pembebasan lahan," katanya.

Menurut dia, bantaran sungai yang sudah dirapihkan, dibeton, dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda serta dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam itu tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai. 

"Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pembetonan sungai tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies pada saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI," katanya.

Alih-alih menjelang masa akhir jabatannya, Anies mengajukan perubahan RPJMD DKI Jakarta, dan hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada perencanaan yang matang dan terukur dalam menyusun program untuk membangun DKI Jakarta.

"Tingkat keberhasilan yang rendah secara tidak langsung menjadi alasan Gubernur Anies untuk merubah RPJMD DKI Jakarta, seperti menghilangkan program normalisasi sungai." 

"Untuk penanggulangan banjir Jakarta dalam draft perubahan RPJMD kata normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai," tutur Kent.

Ia mengatakan, RPJMD 2017-2022 tidak tercapai, seharusnya Anies tidak membuat program yang targetnya ketinggian, dan tidak masuk akal. Seharusnya fokus terhadap sejumlah permasalahan di Jakarta yang lebih rasional. 

Baca Juga: Masa Jabatan Anies Berakhir Oktober, Mendagri akan Bahas Penjabat Pengganti September

"Jangan karena hanya ingin menjadi gubernur lantas membuat program yang muluk-muluk dan tidak realistis, dan ujung-ujungnya malah tidak tercapai, tidak bisa di eksekusi dan terkesan membohongi masyarakat. Masyarakat Jakarta ini cerdas-cerdas, gak bisa di bohongin," kata dia.