Pesan Yandri Susanto ke Ketua Komisi VIII DPR RI yang Baru: Evaluasi Pelaksanaan Haji

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melantik Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI pada Kamis (18/8/2022). 

Ashabul menggantikan rekan satu fraksinya, Yandri Susanto, yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI. Pelantikan itu dilakukan secara tertutup dan berlangsung sekitar satu jam. 

Baca Juga: PAN Tunjuk Sosok Ini Gantikan Yandri Susanto Sebagai Ketua Komisi VIII DPR

“Pimpinan yang saya hormati, hari ini sesuai dengan agenda rapat kita akan melakukan penetapan Ketua Komisi VIII DPR RI," kata Muhaimin seperti dikutip dari laman dpr.go.id. 

Yandri berharap, Ashabul dapat melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja Komisi VIII, salah satunya Kementerian Agama terkait pelaksanaan ibadah haji. 

“Pesan saya khusus kepada Komisi VIII dan pimpinan baru sesegera mungkin untuk mengevaluasi proses ibadah haji dan persiapan haji tahun depan," ujar Yandri.

Adapun, susunan pimpinan Komisi VIII DPR RI kini menjadi; Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi (F-PAN), dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan), Ace Hasan Syadzily (F-Golkar), Moekhlas Sidik (F-Gerindra) dan Marwan Dasopang (F-PKB).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya telah memilih Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua mpr dari Fraksi PAN. 

Diketahui, posisi itu kosong sejak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Perdagangan. 

"Benar, sudah ditetapkan oleh DPP PAN, Yandri Susanto akan mengggantikan Bang Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR," kata Viva kepada Kompas TV, Selasa (28/6/2022). 

Baca Juga: Operasional Haji 2022 Resmi Ditutup, Jemaah Haji Wafat Lebih Sedikit dari Tahun-Tahun Sebelumnya

Ia menjelaskan, pihaknya mengambil keputusan itu melalui musyawarah mufakat dari jajaran DPP PAN. 

"Keputusan itu diambil oleh DPP PAN dalam kondisi musyawarah mufakat, tidak voting," ujarnya.