Pendanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia Kalah dari India, Begini Penjelasan Nadiem

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih kalah jauh dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk India.

Pernjelasan itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makariem saat meluncurkan Merdeka Belajar episode 21, Senin (27/6/2022).

Nadiem mengatakan, investasi di pendidikan tinggi kita punya dampak terbesar dan tercepat dari semua investasi. Kalau menginginkan hasil lebih cepat, pendidikan tinggi lebih adalah cara tercepat membangun ekonomi kita.

“Tapi, kenyataannya, Indonesia masih jauh sekali dibanding negara lain dari sisi pendanaan pendidikan tinggi kita,” ucapnya.

“Kita melihat kita masih di bawahnya India. India dengan populasi yang jauh lebih besar dari kita pun, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga, lebih besar dari kita 1,5 kali per lulusan.”

Dia menjelaskan, poin dari pernyataan itu adalah perjalanan pendidikan Indonesia masih jauh, dan jika terus menerus bergantung pada pendanaan dari pemerintah, perjalanan tidak akan sampai.

Perguruan tinggi, kata dia, membutuhkan kesiapan untuk mampu mendapatkan pendanaan dari sektor lain di luar pemerintah, misalnya swasta, alumni, serta kerja sama luar negeri.

“Dengan kolaborasi yang kuat pada sektor-sektor tersebut, Indonesia  punya kesempatan mengejar ketertinggalan.”

Baca Juga: Dinas Pendidikan Makassar Perpanjang Pendaftaran PPDB

“Saat ini, tambahan dana yang signifikan hanya bisa terjadi kalau ada kolaborasi dengan pihak swasta,” lanjutnya.

Menurutnya, inilah poin dari Merdeka Belajar episode ke-21 ini, yakni bagaimana caranya mendapatkan dana dari swasta, alumni, daripada selalu mengandalkan dua  hal, dana  dari pemerintah dan dari UKT.

Nadiem mencontohkan sejumlah perguruan tinggi kelas dunia, yang mendapatkan donasi bernominal fantastis.

“Kita lihat beberapa world class brench market, kita melihat angka-angka fantastis. Tahun 2022, MIT mendapatkan USD80 juta donasi mereka dan selalu tercapai target mereka.”

“Alumni yang menyumbang untuk MIT ada 40 ribu orang, Harvard Bussiness itu ada 10.500, dan tujuan penggunaan adalah untuk menjngkatkan world class status dari universitas-universitas ini,” urainya.

Menurut Nadiem, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya mampu untuk melakukan hal-hal semacam itu, dengan syarat harus mau bergerak serentak.

Nadiem juga menuturkan Kemendikbudristek menyiapkan anggaran sebesar Rp7 triliun yang akan disalurkan pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) yang berhasil menggalang dana dari masyarakat.

“Tujuh triliun ini akan dikelola LPDP, dan bunganya dari Rp7 triliun ini, setiap tahunnya akan disalurkan ke PTNBH yang berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing,” tuturnya.

Pihaknya akan mendorong PTNBH untuk membuat dana abadinya sendiri.

“Kenapa cuma PTNBH yang bisa mendapatkan ini? Karena hanya PTNBH yang punya secara regulasi, kemampuan dan hak untuk mengelola aset finansial secara independen.”

Oleh sebab itu, ia mengimbau agar perguruan tinggi negeri segera bertransformasi ke PTNBH.

Nantinya, kenaikan jumlah dana abadi setiap PTNBH akan digunakan sebagai basis pembagian bunga.

“Kita akan lihat PTNBH yang punya dana abadi, seperti apa peningkatannya dari tahun ke tahun, dan kinerja dari tahun ke tahun.”

Berdasarkan hal itu, akan dialokasikan bunga dari anggaran sebesar Rp7 triliun tadi, agar PTNBH memiliki dana abadi secara mandiri, sekaligus belajar mengelola dana abadi.

Sebagai langkah awal, kata Nadiem, setiap PTNBH pasti harus memiliki dana abadi masing-masing, dan setiap tahunnya dia akan mendapatkan donasi dari alumni, dari industri, kerja sama internasional.

“Itu akan menjadi penambahan dari dana abadinya.”

“Saat ini sumber utama pendapatan PTNBH adalah cuma dua hal, dari pemerintah atau mahasiswa,” ucapnya.

Nadim menyebut dirinya ingin setiap rektor memikirkan bagaimana caranya mendapatkan anggaran dari alumni, dari pemain filantropi, bagaimana caranya mengusung kerja sama internasional, dan kegiatan komersial lainnya.

Anggaran itulah yang nantinya akan digunakan untuk menggaji dosen non-PNS, membeli reserach laboratorium yang lebih mutakhir, ekspansi program-progam beasiswa, dan sebagainya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana pendidikan yang dimandatkan konstitusi hanya 2 persen dari anggaran. Dengan besaran anggaran tersebut terdapat berbagai pilihan kebijakan untuk strategi Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan.

Menurut Sri, ide yang didukungnya adalah bagaimana perguruan tinggi memiliki kemandirian finansial. Sebab, dari yang dilihatnya di berbagai interaksi, kemandirian finansial sangat penting.

“Dan itu selalu dijadikan salah satu indikator penting untuk bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu sebagai world class university.”

Baca Juga: Nadiem Makarim Dorong Setiap Rektor PTNBH Mulai Cari Dana Abadi Sendiri, Ini Alasannya

Oleh karena itu, lanjut dia, saat Presiden Joko Widodo menanyakan bagaimana caranya mendukung pendidikan, Sri Mulyani menyarankan agar memberikan dana abadi perguruan tinggi.

“Sebagai Menteri Keuangan, saya bertanggung jawab untuk merealisasi janji presiden yaitu mengenai anggaran abadi untuk perguruan tinggi, maka lahirlah itu anggaran abadi perguruan tinggi.”

Poinnya, lanjut Sri,  adalah pemerintah sangat concern terhadap kualitas dan aktivitas perguruan tinggi yang benar-benar memikirkan bagaimana mengimprovisasi kualitas SDM Indonesia.