PAN soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma ruf Turun: Menguatkan Asumsi Publik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Amanat Nasional (PAN) menilai hasil survei litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin turun 6,8 persen menguatkan asumsi publik.

Bahwasanya, faktor ekonomi terkait harga bahan pokok hingga ketersediaan lapangan kerja merupakan hal signifikan yang mempengaruhi.

Demikian Politisi PAN Viva Yoga Mauladi merespons hasil Survei Litbang Kompas kepada KOMPAS TV, Senin (20/6/2022).

“Dari hasil survei menguatkan asumsi dan kenyataan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Baca Juga: Politisi PKS soal Survei Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun: Membenarkan Perasaan Publik

“Ketika terjadi gejolak ekonomi, terutama soal kenaikan harga dan ketersediaan stok pangan menurun, maka berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah.”

Berangkat dari persoalan dan hasil Survei Litbang Kompas, Viva Yoga pun berharap tim ekonomi pemerintah dapat bekerja maksimal untuk mengatasi masalah kenaikan bahan pokok.

Terlebih, pada 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo telah merombak reshuffle untuk dapat mengatasi persoalan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok.

“Tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan reshuffle. Diharapkan tim ekonomi pemerintah dapat bekerja maksimal, dapat mengatur, menjaga, dan melakukan stabilisasi harga bahan pangan dan bahan pangan pokok,” ucap Viva Yoga.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

“Serta dapat menstimulasi sektor industri dan manufaktur agar terbuka peluang untuk menampung lapangan pekerjaan.”

Apalagi, lanjut Viva, ada masa transisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid 19 yang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga oleh perekonomian global dan dampak ekonomi perang Rusia - Ukraina.

“Jika kita kompak bahwa persoalan memperbaiki ekonomi nasional menjadi agenda utama bangsa, maka tentu akan memiliki trickle down effect pada stabilitas politik, penciptaan lapangan usaha yang kondusif, dan semakin menguatnya integrasi nasional,” ucap Viva Yoga.

Sebelumnya, dikutip Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Dari survei yang dilakukan periode 26 Mei-4 Juni, hasilnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Di samping itu, survei terhadap 1.200 responden itu juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Di bidang ekonomi ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Pemerintah

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2persen).