PAN soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma ruf Turun: Menguatkan Asumsi Publik

Apalagi, lanjut Viva, ada masa transisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid 19 yang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga oleh perekonomian global dan dampak ekonomi perang Rusia - Ukraina.

“Jika kita kompak bahwa persoalan memperbaiki ekonomi nasional menjadi agenda utama bangsa, maka tentu akan memiliki trickle down effect pada stabilitas politik, penciptaan lapangan usaha yang kondusif, dan semakin menguatnya integrasi nasional,” ucap Viva Yoga.

Sebelumnya, dikutip Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Dari survei yang dilakukan periode 26 Mei-4 Juni, hasilnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Di samping itu, survei terhadap 1.200 responden itu juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Di bidang ekonomi ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Pemerintah

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2persen).