Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022 yang menyebutkan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin turun 6,8 persen dinilai mengonfirmasi kinerja pemerintah di mata rakyat.

Satu di antara variable yang memicu turunnya kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin adalah lambatnya penyelesaian persoalan minyak goreng.

Demikian Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam keterangan kepada KOMPAS.TV, Senin (20/6/2022).

“Saya kira itu (Hasil Survei Litbang Kompas) memang mengonfirmasi tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah, ke Presiden, karena banyak variabel yang bisa menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat itu menurun kepada kinerja pemerintah,” ucap Adi.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Pemerintah

“Terutama minyak goreng, itu yang sampai sekarang enggak selesai menjadi faktor dan instrumen yang cukup berpengaruh, karena bagi masyarakat ini kan pikirannya pendek, sederhana, jadi apa yang terjadi di sekitarnya dianggap sulit, biasanya langsung enggak popular itu pemerintah.”

Di samping itu, Adi menambahkan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin juga terjadi karena melambungnya sejumlah harga bahan pokok.

“Semua mengalami kenaikan, sayur, semua kebutuhan pokok itu naik berlipat ganda, itu sebenarnya yang bisa mengkonfirmasi kenapa tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah itu turun,” ujar Adi.

“Karena memang secara faktual, terutama di bidang ekonomi kerja pemerintah itu tidak memuaskan, itu yang mikro, yang makro apalagi. Kita ini belum pernah tahu kapan sepenuhnya bisa melakukan recovery pasca-pandemi Covid-19, kemiskinan, pengangguran itu bisa dikurangi. Sampai sekarang kan belum ada solusinya.”

Baca Juga: Rahasia di Balik Reshuffle ala Jokowi

Di samping itu, Adi juga menilai dari variable-variabel persoalan yang dialami masyarakat ternyata reshuffle kabinet tidak menjawab apapun. Ditambah lagi dengan kinerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak optimal tapi tidak diganti.

“Kalau mau jujur, sebenarnya banyak menteri yang kinerjanya dinilai enggak maksimal tapi tidak diganti, bahkan tidak tersentuh sama sekali,” ucap Adi.

Selain itu, Adi juga menilai ada kinerja demokrasi yang mempengaruhi variable penting kenapa kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu turun.

“Kenapa? ya karena memang sekalipun ada upaya-upaya ingin mengamputasi soal penundaan pemilu, jabatan presiden tiga periode, tapi orang-orang di sekitar Istana ini kan masih genit bicara tentang itu semua,” ucap Adi.

Baca Juga: Antara Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo, Ke Mana Arah Dukungan Jokowi? Ini Analisa Pengamat

“Coba bayangkan sekelas Projo masih ngomong begitu, kemudian level menteri ngomong kode lanjutkan dan bersama Presiden 2024, main-main dengan demokrasi, cuma bahasanya memang lebih dihaluskan, kalau dulu kan 3 periode sekarang 2024 bersama Jokowi, apa maksudnya coba, genit banget, jadi menteri kok centil gitu, jadi wamen kok narsis, bicara sesuatu yang enggak produktif bagi demokrasi.”

Kemudian, Adi juga mencermati masih ada di sekitar Istana dan pemerintah yang masih genit bicara jabatan 3 periode untuk Presiden. Ditambah lagi, sambungnya, dengan keberadaan buzzer-buzzer politik yang tidak tersentuh dan dalam banyak hal merusak demokrasi.

“Ngomong sebebas-bebasnya, menggunakan diksi-diksi yang memang cukup provokatif,” ucapnya.

Baca Juga: Jokowi dan Gibran Beda Gaya Saat Berkuda Bareng Prabowo di Hambalang

“Jadi menurut saya memang ada 2 variable yang bisa menjelaskan kenapa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah turun, variable ekonomi dan variable demokrasi.”