Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Dukung Penuh Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh seluruh jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam kegiatan peluncuran tahapan Pemilu 2024, Selasa (14/6/2022) malam.

“Dalam beberapa kali rapat kabinet internal, maupun saat menerima komisioner KPU tanggal 3 Mei 2022, presiden secara tegas menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh seluruh jadwal dan tahapan Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan,” kata Tito.

Tahapan tersebut, lanjut Tito, dimulai 14 Juni 2022 hingga pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024 dan pilkada serentak November 2024.

Dalam berbagai forum tersebut, lanjutnya, presiden memerintahkan pada Mendagri, Menkeu, termasuk Polri dan pemda untuk memberikan dukungan penuh pada KPU dan jajarannya.

Mulai dari pendampingan penyusunan regulasi, seperti regulasi khusus untuk pengadaan logistik hingga pendanaan yang diperlukan.

“Sehingga KPU diminta oleh Bapak Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak,” tuturnya.

Baca Juga: Peluncuran Tahapan Pemilu, Puan: Di Tahun 2024 Pemilu Harus Dilaksanakan

Penyelenggara diminta untuk mempersiapkan secara detail dan rapi, terutama penyiapan data pemilih agar tidak menjadi perselisihan.

Juga diminta untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam arti yang positif, dan membangun kepercayaan publik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya, kata dia, saat menerima kunjungan Komisioner KPU pada 30 Mei 2022, presiden meminta agar KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

“Indonesia harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu, karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk di antaranya memberikan pendidikan politik secara massif,” katanya.

“Pendidikan politik dalam arti agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam election, pemilihan, karena menentukan perjalanan bangsa ke depan,” tegas mantan Kapolri ini.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 lalu, Indonesia adalah negara dengan partisipasi pemilih tertinggi di dunia, yaitu 81 persen.

“Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan menjaga pemilu agar aman, damai, tidak ada masalah yang  serius di bidang kesehatan, seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu,” tuturnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang dapat menjadi masalah politis dan memengaruhi kualitas pemilu.

Sistem verifikasi partai politik atau Sipol, sistem rekapitulasi, sistem informasi logistik atau Silog yang telah dibangun KPU pun diminta untuk disempurnakan.

Baca Juga: Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, Hasyim Asy'ari: KPU adalah Manajer Konflik

Selain itu, presiden berpesan agar biaya pemilu dilaksanakan dengan efisiensi, serta mengajak KPU untuk mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas dan menyehatkan demokrasi.

“Kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Agar kampanye dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktik politik uang,” ujarnya.

Menurutnya, pada pilkada serentak tahun 2020, di tengah puncak pandemi Covid-19, 270 wilayah di Indonesia berhasil melaksanakan pilkada serentak.

“Kita telah membuktikan bahwa kita mampu melaksanakan hal itu. Berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan penyebaran Covid-19,” lanjutnya.