Potensi Koalisi PKB-PKS Disebut Susah di Level Grassroot, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai bahwa rencana koalisi dua partai berbasis Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa saja terjadi. Namun, ada faktor yang bisa jadi memberatkan.

“Dalam politik ya sah-sah aja mau koalisi dengan siapa pun. Paling pokok dasarnya punya kepentingan yang sama,” ujar Virdika kepada KOMPAS.TV Kamis (9/8/2022).

Meskipun begitu, Virdika mengingatkan, koalisi antara PKB-PKS ini akan sulit diterima di level basis massa masing-masing partai.

Virdika menyebut, PKB misalnya dengan basis masa warga NU mungkin akan sulit memahami jika partainya justru bergabung.  

“Hanya saja kalau dilihat dari sejarah dan keagamaan itu tampaknya ada beberapa hal yang tak sejalan antara basis PKB yang Nahdliyin atau warga NU, dan PKS yang dalam sejarahnya dekat dengan ihkwanul muslimin,” paparnya.

Penulis buku Menjerat Gus Dur (Numedia, 2019) ini lantas memaparkan, di leval basis massa partai, antara kedua partai tersebut bisa jadi akan sulit menerima keputusan koalisi ini.  

“Ini akan sulit di grassroot,” ungkapnya.

Baca Juga: Menanti Koalisi "Semut Merah" PKB dan PKS, Kecil tetapi Berasa

Politik Identitas Dua Partai 

Virdika lantas menambahkan, sejatinya kedua partai ini juga pernah melakukan koalisi.

"PKB dan PKS memang bukan hal yang baru bila koalisi. Pemilu 1999 dan masa kepemimpinan SBY juga keduanya masuk sebagai koalisi pemerintah. Tapi mesti diingat, sejak 2017 pilkada jakarta berubah," ungkapnya. 

Perubahan ini, kata Virdika, dilihat dari politik identitas yang kerap dimainkan dan potensi terjadi lagi pada pemilu 2024 mendatang. 

"Tapi mesti diingat, sejak 2017 pilkada Jakarta, PKS dinilai kental dengan politik identitas. Sedangkan, PKB melalui justru menggerakan kampanye kebangsaan dan menolak identitas. Ini bisa jadi problem baru," ungkapnya. 

"Untuk itulah, menurut saya, ini akan susah, tapi semua bisa terjadi," imbuhnya. 

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya membuka opsi untuk berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024 mendatang.

Dirinya menilai bila kedua partai itu bergabung, persoalan politik identitas yang ada di Indonesia akan selesai. 

"Apakah misalkan PKB dengan PKS mungkin berkoalisi? Sangat mungkin jika koalisi itu menjanjikan harapan menang dan menjanjikan harapan ke arah yang lebih baik. Serahkan ke PKB sama PKS, selesai itu politik identitas,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (8/6/2022). 

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi tentang potensi koalisi PKB-PKS.

Menurut Aboe Bakar, tidak masalah bagi PKS jika nantinya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diusulkan sebagai capres dari koalisi PKS-PKB.

Yang pasti, harus ada dua atau tiga calon capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Hal itu bisa dibicarakan bersama sambil melihat kelayakan dan rekam jejak Muhaimin selama ini.

"Kita berusaha muncul tidak dua calon, tiga calonlah. Jadi kalau sekarang ada KIB, lantas siapa tahu nanti coba-coba PKS dan PKB membuat alur lagi baru, supaya muncul ada dua, soalnya yang ketiga sudah pasti golden ticket," ujar Aboe di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2022) dikutip dari Kompas.com.

Aboe menilai, koalisi PKS yang mendapat peringkat keenam dan PKB di posisi keempat di Pileg 2019 ini bukan hal yang dipaksakan. PKS dan PKB memiliki sejarah panjang.

Pada 1999, PKS dan PKB serta partai berbasis Islam lainnya yang masuk dalam koalisi poros tengah dapat mengantarkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden RI ke-4.