PDIP Pertanyakan Luhut Terkait Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu: Kapasitas Dia Apa?

JAKARTA, KOMPAS. TV – Partai Demokras Indonesia Perjuangan mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data tentang masyarakat menginingkan penundaan pemilihan umum.

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, soal penyampaian wacana penundaan pemilu, maupun adanya data besar masyarakat Indonesia yang meminta pengunduran Pemilu 2024, bukanlah ranah dan kewenangan Luhut.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, saat berbicara sebagai narasumber dalam kuliah umum bertema “Indonesia Dalam Geopolitik Global, di Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3/2022).

Baca Juga: Pengamat: Pertemuan Cak Imin dengan KPU-Bawaslu Memalukan, Beri Efek Negatif Penyelenggara Pemilu

Menurut Hasto, Luhut Binsar Panjaitan harus mempertanggungjawabkan klaimnya soal big data, secara akademis.

Lagipula, kata Hasto, seharusnya Luhut sebagai Menkomarves focus dalam tugasnya dan bukan justru memberikan pernyataannya yang bukan ranah kewenangannya.

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto lagi.

Apalagi, kata Hasto, Presiden Joko Widodo sendiri telah berulangkali menyatakan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang masa jabatan.

Baca Juga: Respon PKS soal Klaim 110 Juta Warga Setuju Pemilu Ditunda

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.

Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga: Sebagai Pakar Hukum Tata Negara, Setujukah Mahfud MD dengan Penundaan Pemilu? | Rosi

Hasto juga mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.