Menteri PUPR: Kawasan Inti Ibu Kota Baru Seluas Jabodetabek, Pembangunan Tahap Awal 2022-2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru (IKN) terdiri dari dua tahap, yakni tahapan jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk tahapan jangka pendek mulai 2022-2024 untuk jangka pendek dan 2024-2045 untuk jangka panjang.

Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, jangka paling pendek tahapan pembangunan di IKN mulai dari tahun ini, dengan membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pelaksanaan pekerjaan ini nanti dari 2022-2045. Paling pendek jangkanya 2022-2024 di KIPP tadi," kata Basuki dalam acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga: Ibu Kota Baru Milik Semua, Desain Bangunan Disayembarakan Kementerian PUPR Minggu Depan

Dia juga menjelaskan, luas KIPP tersebut sekitar 6.671 hektare, dan di situlah pembangunan infrastruktur dasar di KIPP dilakukan.

Sebagai bayangan, Basuki mengatakan bahwa luas dari area KIPP bisa dikatakan seluas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Kawasan inti pusat pemerintahan ini harus kita bangun dari 2022-2024. Satu, bangunan infrastruktur dasar yang disampaikan Pak Presiden. Jadi kita implementasikan," ujarnya.

Sektor lain yang juga akan dibangun pada tahap awal oleh Kementerian PUPR adalah jalan. Menurutnya, pembangunan jalan di IKN menjadi sebuah keharusan yang utama dibangun.

Selain jalan, ada pula air, kantor hingga hunian yang akan dibangun di KIPP IKN Nusantara.

Selanjutnya, pada 2024 sampai 2045 merupakan tahapan pengembangan pembangunan di IKN.

Dalam KIPP IKN, lanjut Basuki, akan ada tiga klaster, yakni kawasan inti pemerintah, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

Baca Juga: Menteri PUPR Sebut Pemindahan IKN Jadi Peluang Sekaligus Tantangan untuk Arsitek

"Masing-masing klaster mempunyai miks, ada huniannya, ada komersialnya. Sehingga, diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan, karena jadi sepi, mahal," kata Basuki.

Nantinya, di KIPP juga akan dibangun kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor Menko.

"Itu yang akan kita utamakan untuk dibangun di KIPP tadi, bagian dari 6.671 hektar," ujarnya.