Diingatkan soal Gratifikasi, Ini Alasan Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo tidak melaporkan pemberian 3 ton jeruk dari petani Kabupaten Karo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menurut Faldo, saat menerima pemberian jeruk Jokowi juga langsung memberikan ganti berupa uang sebagai bayaran. 

"Di dalam video, Presiden menyerahkan sendiri pembayaran jeruk tersebut di dalam goody bag. Beliau bilang 'gantinya'. Dapat dilihat sendiri, silakan dicek di videonya," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/12/2021). 

Dia menjelaskan, Jokowi secara konsisten sudah menunjukan sikap soal berbagai hadiah yang diberikan untuknya. 

Faldo menyebut bahwa selama ini Jokowi aktif melaporkan pemberian berbagai hadiah kepada lembaga antirasuah itu. 

Dia memisalkan gitar pemberian dari grup musik Metallica, lalu kuda yang semuanya dilaporkan ke KPK. 

"Namun, pemberian dari rakyat kecil, petani, yang sangat mencintai Beliau tentu lebih elok dibayar saja, dibeli saja, ketimbang dibawa-bawa ke KPK," tutur Faldo. 

"Nanti petani sedih. Ada kepantasan lah dalam bernegara," tegasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dapat Oleh-Oleh 3 Ton Jeruk dari Petani, KPK Ingatkan soal Gratifikasi

Diingatkan soal Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menjelaskan, pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, masyarakat tidak perlu memberi barang dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Hal ini juga sekaligus merespon pemberian 3 ton jeruk dari petani Kabupaten Karo kepada Presiden Joko Widodo.

Ipi menambahkan, barang yang diberikan ke penyelenggara negara pastinya akan dikembalikan atau disalurkan sebagai bantuan sosial.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, objek gratifikasi berupa makanan dan atau minuman yang mudah rusak, maka objek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi.

Jika tidak dapat ditolak, maka pemberian itu dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

"Dan sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK," ujar Ipi, Rabu (8/10/2021), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Bupati Karo soal Warga Kirim 1 Truk Jeruk untuk Jokowi: Bukan Sindiran, tapi Mereka Cinta Presiden

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima enam orang perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Selain menyampaikan aspirasi, para perwakilan tersebut juga membawa satu truk berisi buah jeruk dengan berat total 3 ton sebagai oleh-oleh untuk Jokowi.

Salah seorang perwakilan warga, Setia Sembiring, mengatakan, dia bersama rekan-rekannya datang langsung menemui presiden dengan harapan mendapatkan perhatian atas kondisi jalan yang rusak di daerahnya.

Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas.

"Tadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden memperhatikan kami masyarakat Desa Liang Melas yang jumlahnya enam desa ditambah tiga dusun," ujar Setia, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

"Jadi kami harapkan benar bantuan Pak Presiden agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa jalan rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki.

Baca Juga: Respons Jokowi Dikasih Satu Truk Jeruk dari Warga Karo, Berharap Jalan Diperbaiki