Luhut Ancam Audit LSM, MAKI: Ayo Buka-bukaan Data, Saya Yakin Pemerintah Pasti Belepotan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal rencana audit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca Juga: Soal Audit LSM, Greenpeace : Mungkin Pak Luhut Emosi

Boyamin mengaku, pihaknya siap menjalani audit dari pemerintah. Ia menyebut, MAKI akan memanfaatkan audit itu untuk mendorong transparansi pemerintah.

“Ayo buka-bukaan data. Karena saya yakin kalau pemerintah itu buka-bukaan data, pasti belepotan,” kata Boyamin pada Kompas TV, Senin.

Menurut Boyamin, LSM-LSM di Indonesia sudah terbiasa menjalani audit. Sebab itu, ia mengaku bersedia menjalani audit.

“Teman-teman sudah biasa diaudit untuk melakukan transparansi berbasis kinerja. Almarhum Munir mengajari saya soal itu dulu. Dan, itu sudah diabsorpsi oleh Bappenas,” tutur Boyamin.

Ancam Gugat Balik Luhut

Boyamin bahkan menyebut akan menggugat balik Luhut bila pemerintah tidak jadi melakukan audit pada MAKI.

“Nanti saya akan kirim surat resmi ke Luhut pertama kali minta diaudit. Jika tidak diaudit, saya bisa menggugat Luhut ke PTUN karena tidak memerintahkan membuat surat keputusan mengaudit MAKI,” ucap Boyamin.

“Kalau saya diaudit, saya akan menuntut audit pemerintah. Mereka menyerang, tenaganya saya ambil untuk menyerang balik. Jadi, gembira-gembira saja saya diaudit,” imbuhnya.

Baca Juga: Kritik Greenpeace Dijawab Pelaporan Polisi dan Aksi Minta Audit

Amnesty Internasional Indonesia Siap Diaudit

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan siap menjalani audit dari pemerintah.

“Misalnya, pemerintah merasa perlu untuk meminta Amnesty International atau Greenpeace untuk menyerahkan laporan audit. Itu bisa saja,” kata Usman pada Kompas TV.

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa Luhut dan pemerintah untuk tidak reaktif meminta audit hanya karena kesal pada pihak tertentu.

“Audit ada baiknya, tapi harus dilihat tidak secara reaktif. Jangan seolah-seolah Luhut tidak suka atas kritik-kritik yang disampaikan organisasi non-pemerintah, lalu audit dilakukan,” ujar Usman.

Ia juga menyarankan Luhut untuk bekerja sama dengan Menkumham agar audit berjalan sesuai aturan.

“Mungkin sebaiknya Luhut melakukan itu tidak sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Itu kan di luar kompetensinya. Mungkin beliau bisa bicara dengan Menkumham dalam kerangka Undang-Undang Yayasan atau regulasi tentang perkumpulan,” jelas Usman.

Baca Juga: Luhut Ingin Ketemu di Pengadilan, Haris Azhar: Emangnya Dia Polisi Nentu-nentuin Proses

Adapun sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan melakukan audit terhadap non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.

Wacana tersebut diungkapkan Luhut pasca Greenpeace menyampaikan data soal deforestasi hutan di Indonesia.

Luhut menilai banyak LSM menyebarkan berita tidak benar. Dia juga mengatakan pemerintah siap adu data.