Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan siap menjalani audit dari pemerintah.
“Misalnya, pemerintah merasa perlu untuk meminta Amnesty International atau Greenpeace untuk menyerahkan laporan audit. Itu bisa saja,” kata Usman pada Kompas TV.
Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa Luhut dan pemerintah untuk tidak reaktif meminta audit hanya karena kesal pada pihak tertentu.
“Audit ada baiknya, tapi harus dilihat tidak secara reaktif. Jangan seolah-seolah Luhut tidak suka atas kritik-kritik yang disampaikan organisasi non-pemerintah, lalu audit dilakukan,” ujar Usman.
Ia juga menyarankan Luhut untuk bekerja sama dengan Menkumham agar audit berjalan sesuai aturan.
“Mungkin sebaiknya Luhut melakukan itu tidak sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Itu kan di luar kompetensinya. Mungkin beliau bisa bicara dengan Menkumham dalam kerangka Undang-Undang Yayasan atau regulasi tentang perkumpulan,” jelas Usman.
Baca Juga: Luhut Ingin Ketemu di Pengadilan, Haris Azhar: Emangnya Dia Polisi Nentu-nentuin Proses
Adapun sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan melakukan audit terhadap non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.
Wacana tersebut diungkapkan Luhut pasca Greenpeace menyampaikan data soal deforestasi hutan di Indonesia.
Luhut menilai banyak LSM menyebarkan berita tidak benar. Dia juga mengatakan pemerintah siap adu data.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.