JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menanggapi pernyataan pimpinan KPK soal rapat kerja atau raker lembaga antirasuah itu.
Novel menyebut pimpinan KPK yang sekarang mempunyai kelebihan yaitu suka berbohong.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Raker di Yogyakarta Pakai Hotel Bintang 5 tapi Tarifnya Bintang 3, Kenapa Tidak
"Salah satu kelebihan pimpinan KPK sekarang adalah suka berbohong," kata Novel melalui cuitannya lewat akun Twitter miliknya @nazaqistsha pada Kamis (28/10/2021).
Demikian Novel menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait raker KPK.
Diketahui, Ghufron sebelumnya mengatakan raker yang diadakan di luar Gedung KPK Jakarta atau di luar daerah bukanlah yang pertama kali diadakan.
Sebelumnya, kata Ghufron, KPK juga pernah mengadakan raker di luar kota. Bahkan, raker tersebut diikuti oleh mantan pegawai KPK yang mengundurkan diri dan yang telah dipecat.
Baca Juga: Pimpinan KPK Jelaskan Alasan Rapat Kerja di Hotel Bintang 5, Singgung Giri, Sujanarko hingga Febri
Namun demikian, Novel mengungkapkan, bahwa raker KPK sebelum-sebelumnya paling banter hanya dilakukan di hotel bintang 3 yang berlokasi di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Novel menegaskan raker KPK sebelumnya tidak pernah dilakukan di hotel bintang lima. Bahkan, lanjut dia, sampai memesan satu rumah makan dan acara sepeda santai pada saat jam kerja.
"Tidak pernah (raker) di hotel bintang 5, booking 1 rumah makan dan acara sepeda santai di jam kerja. Coba ditunjuk dengan jelas," ucap Novel.
Tak hanya menanggapi pernyataan Ghufron, Novel juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Baca Juga: KPK Dukung Wacana Jaksa Agung yang Ingin Terapkan Tuntutan Hukuman Mati buat Koruptor
Diketahui, Alexander Marwata sebelumnya mengatakan alasan pemilihan lokasi raker di Yogyakarta karena untuk mendukung program pemerintah memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi melalui pariwisata.
Seperti diketahui, Yogyakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisata.
"Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan itu (raker) dilakukan di Yogyakarta," kata Alexander.
Namun, menurut Novel, jika ingin membantu gerakan pariwisata, sebaiknya jangan pakai uang negara. Apalagi sampai bermewah-mewahan.
Baca Juga: KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Tabanan Bali Terkait Dana Insentif Daerah
Selain hotel mewah, Novel juga mempertanyakan biaya perjalanan ke Yogyakarta bagi para peserta raker yang berjumlah sekitar 100 orang dengan menggunakan pesawat.
"Perjalanan ke Yogya naik pesawat sekitar 100 orang, berapa biayanya?" ucap Novel.
"Kalau mau bantu gerakan pariwisata, jangan pakau uang negara, apalagi bermewah-mewahan."
Lebih lanjut, Novel Baswedan berharap Indonesia tidak banyak mempunyai pejabat yang dinilainya tidak peka dan tidak malu seperti pimpinan KPK.
Baca Juga: Novel Baswedan Kritik Pimpinan dan Pejabat Utama KPK yang Raker di Hotel Mewah Yogyakarta
"Semoga tidak banyak pejabat yang tidak peka dan tidak malu seperti ini," kata Novel.
Seperti diketahui, KPK menyelenggarakan rapat kerja atau raker dari tanggal 27 Oktober sampai 29 Oktober 2021 di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.
Dalam raker kali ini, ada tiga agenda utama yang akan dibahas. Pertama, rapat tinjauan kinerja. Kedua, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Terakhir, penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.
Baca Juga: KPK Rapat Kerja di Hotel Bintang Lima, ICW: Praktik Pemborosan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan meskipun raker KPK kali ini digelar di Hotel Sheraton Yogyakarta yang tergolong bintang lima, namun biaya yang dihabiskan masih dalam batas plafon anggaran KPK.
Anggaran tersebut, kata Alexander, telah disusun dari jauh-jauh hari secara transparan. Pihaknya pun siap jika diminta untuk mempertanggungjawabkannya.
"Bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa tidak, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak hotel," ujar Alexander.
Menurutnya, KPK tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran yang melebihi plafon yang telah disediakan.
Baca Juga: Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Etik di Kasus Labura
"Sekali lagi ini merupakan suatu rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," ucap Alexander.
Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan alasan pihaknya menggelar raker di Yogyakarta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terdistribusi hingga ke daerah.
"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," kata Ghufron.
Baca Juga: Yakin Stepanus Robin Pattuju Bersalah, KPK: Alat Bukti Bukan Hanya Keterangan Azis Syamsuddin
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.