Selain hotel mewah, Novel juga mempertanyakan biaya perjalanan ke Yogyakarta bagi para peserta raker yang berjumlah sekitar 100 orang dengan menggunakan pesawat.
"Perjalanan ke Yogya naik pesawat sekitar 100 orang, berapa biayanya?" ucap Novel.
"Kalau mau bantu gerakan pariwisata, jangan pakau uang negara, apalagi bermewah-mewahan."
Lebih lanjut, Novel Baswedan berharap Indonesia tidak banyak mempunyai pejabat yang dinilainya tidak peka dan tidak malu seperti pimpinan KPK.
Baca Juga: Novel Baswedan Kritik Pimpinan dan Pejabat Utama KPK yang Raker di Hotel Mewah Yogyakarta
"Semoga tidak banyak pejabat yang tidak peka dan tidak malu seperti ini," kata Novel.
Seperti diketahui, KPK menyelenggarakan rapat kerja atau raker dari tanggal 27 Oktober sampai 29 Oktober 2021 di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.
Dalam raker kali ini, ada tiga agenda utama yang akan dibahas. Pertama, rapat tinjauan kinerja. Kedua, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Terakhir, penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.
Baca Juga: KPK Rapat Kerja di Hotel Bintang Lima, ICW: Praktik Pemborosan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan meskipun raker KPK kali ini digelar di Hotel Sheraton Yogyakarta yang tergolong bintang lima, namun biaya yang dihabiskan masih dalam batas plafon anggaran KPK.
Anggaran tersebut, kata Alexander, telah disusun dari jauh-jauh hari secara transparan. Pihaknya pun siap jika diminta untuk mempertanggungjawabkannya.
"Bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa tidak, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak hotel," ujar Alexander.
Menurutnya, KPK tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran yang melebihi plafon yang telah disediakan.
Baca Juga: Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Etik di Kasus Labura
"Sekali lagi ini merupakan suatu rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," ucap Alexander.
Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan alasan pihaknya menggelar raker di Yogyakarta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terdistribusi hingga ke daerah.
"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," kata Ghufron.
Baca Juga: Yakin Stepanus Robin Pattuju Bersalah, KPK: Alat Bukti Bukan Hanya Keterangan Azis Syamsuddin
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.