Jokowi Tidak Undang Ketum Partai Nonparlemen, Analis Politik: Tak Strategis Bahas Amandemen

Sebelumnya Presiden mengundang tujuh ketum dan sekjen partai pengisi parlemen Senayan ke Istana, Rabu (25/8/2021).

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menjelasakan ada lima poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni:

Pertama soal penanganan pandemi Covid-19, capaian, tantangan dan tolok ukur yang digunakan pemerintah.

Baca Juga: 5 Isi Rapat Tertutup Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Koalisi, Apa Saja?

Kedua terkait perekomian nasional yang juga berhubungan dengan capaian makro ekonomi nasional dan tantangan-tantangan ekonomi nasional.

Ketiga mengenai strategi ekonomi dan bisnis negara. 

Keempat soal tata negara, otonomi daerah dan sistem pemerintahan akibat pandemi Covid-19.

Kelima atau terakhir, terkait pembangunan Ibu Kota Negara baru. 

Menurut Johnny terkait topik ketatanegaraan bukan membahas tentang amandemen UUD 1945, melainkan aturan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Presiden menginginkan adanya evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sistem pemerintahan secara nasional, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Terlebih dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Baca Juga: Begini Respons PDIP soal PAN Ikut Pertemuan Antar Ketum Partai Koalisi di Istana

“Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan UUD 1945, kan? Jadi tadi tidak dibicarakan terkait dengan UUD 1945, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Johnny usai pertemuan, Rabu (25/8/2021).