Muncul Isu Reshuffle Kabinet Ketika PAN Masuk Koalisi, PKB Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS TV – Pertemuan sejumlah petinggi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu (25/8/2021) memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu yang kuat berembus adalah bergabungnya PAN ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 

Setelah nantinya PAN masuk ke dalam koalisi, muncul isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju untuk memasukkan kader PAN ke dalam jajaran pembantu presiden. Hal ini tentu membuat tensi politik di dalam koalisi itu diduga akan memanas karena memperebutkan jatah kursi menteri. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Bidang PKB Jazilul Fawaid menilai isu reshuffle di dalam kabinet itu masih terlalu dini untuk dibicarakan. Namun, pihaknya tak akan mengambil pusing bila memang nanti jatah menteri dari partainya ada yang diganti, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. 

Baca Juga: Pengamat: PAN Gabung di Koalisi Buka Kemungkinan Reshuffle, Kursi Menteri PKB Terancam Dikurangi

"(Reshuffle kabinet) itu hak prerogatifnya Presiden. Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya Presiden,” kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (26/8/2021). 

Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut sessungguhnya bukan untuk mempengarugi hak prerogatif presiden. 

”Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” kata dia. 

Menurut dia, koalisi yang ada sekarang ini sebenarnya lebih menyangkut pertemanan. 

”Apalagi sekarang keadaan kita sedang sulit, pemerintahan menghadapi Covid-19 ini memang tidak mudah makanya butuh kekompakan dan dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya. 

Baca Juga: PAN Diundang Rapat Koalisi ke Istana,  Sinyal Reshuffle Kabinet?

Apalagi, tahun ini dan tahun depan bakal menjadi momentum penting secara politik menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi-Kiai Ma’ruf pada 2024. 

”Tentu Pak Presiden ingin kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi ini pulih menjelang berakhirnya kepemimpinan beliau makanya masyarakat saya yakin mestinya memberikan apresiasi dukungan terhadap silaturahim yang dilakukan para elite parpol koalisi di Istana Negara,” katanya. 

Ia menyebut, pertemuan para petinggi parpol keoalisi tersebut setidaknya memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa di tengah kondisi sulit saat ini, para elite politik sudah duduk bersama dalam satu meja. 

”Tentu kita tunggu apa kira-kira kebijakan berikutnya dari pertemuan ini,” kata dia. 

Terkait adanya dugaan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amandemen UUD 1945, ia mengimbau agar itu tak menjadi tujuan dari mengajak PAN ke dalam koalisi, karena saat ini dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat. 

Baca Juga: Begini Respons PDIP soal PAN Ikut Pertemuan Antar Ketum Partai Koalisi di Istana

”Saya berharap pertemuan elite koalisi parpol itu itu memperbaharui hubungan-hubungan yang ada di dalam koalisi, dan yang menjadi topik utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok karena kita tahu rakyat ini sedang menderita,” katanya.