JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kebijakan PPKM Darurat akan memiliki aturan yang lebih ketat.
Budi menuturkan pemerintah akan memperketat pelacakan kasus Covid-19 di masyarakat, agar dapat menekan laju penularan virus tersebut.
Menurut penjelasannya, selama kebijakan ini diterapkan orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 harus menjalani karantina.
Mereka akan dikarantina sampai hasil tes menyatakan negatif, agar tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat.
"Kita juga akan memperketat bahwa semua orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19 harus dikarantina dulu suapaya tidak menularkan," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga: Kemenkes Tingkatkan Kapasitas Testing dan Tracing 400 Ribu Per Hari Selama PPKM Darurat
Budi mengungkapkan pemerintah akan mengutamakan penemuan kasus pada suspek dan kontak erat dari pasien Covid-19.
“Prioritas testing kita perbaiki, testing ini untuk kepentingan epidemologi bukan untuk testing skrining, jadi benar-benar kita kejar suspek dan kontak eratnya,” jelas Budi.
Untuk keperluan pelacakan, pemerintah daerah boleh menggunakan pemeriksaan Swab PCR maupun RDT Antigen.
RDT Antigen diutamakan bagi daerah yang alat diagnosisnya terbatas, sehingga hasilnya bisa diketahui lebih cepat dan tes dapat dilakukan secara masif sehingga dapat mempercepat tracing.
“Target kita hasil testing harus keluar dalam waktu 24 jam, kalau PCR tidak bisa keluar 24 jam kita pakai Rapid Antigen,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Budi juga memaparkan soal kriteria pasien Covid-19 yang perlu dirawat di rumah sakit dalam PPKM Darurat ini.
Baca Juga: Kurangi Beban Layanan RS, Kemenkes Bakal Implementasi Telemedicine Bagi Pasien Covid-19 Isoman
"Pertama kita ingin memastikan bahwa yang masuk ke rumah sakit adalah orang-orang yang memang harus dirawat di rumah sakit," tegas dia.
Dia juga meminta kepada pasien Covid-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan dan tidak memiliki komorbid dapat menjalani isolasi mandiri atau di tempat isolasi terpusat.
"Masyarakat tidak perlu panik, kalau tidak sesak napas, kalau saturasi oksigennya masih di atas dari 95 persen, kalau tidak ada komorbid lebih baik di rawat di rumah atau karantina di isolasi terpusat seperti Wisma Atlet," tuturnya.
"Karena kalau masuk rumah sakit malah terekspos dengan load virus yang tinggi di rumah sakit," imbuh Budi.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Jelaskan Strategi Tracing, Testing dan Layanan Rumah Sakit Selama PPKM Darurat
Sebab itu, dia meminta agar rumah sakit dipakai untuk tempat orang-orang yang harus dirawat, yakni pasien Covid-19 yang masuk kategori sedang atau berat.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat telah memberlakukan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19 di tanah air. Selama PPKM Darurat terdapat pengetatan aktivitas masyarakat.
Seperti bekerja di rumah (Work from home) 100 persen untuk sektor non esensial, dan 50 persen untuk sektor esensial. Tempat-tempat umum ditutup serta perjalanan luar kota wajib bawa kartu vaksinasi.
Baca Juga: Simak, Bandara Sam Ratulangi Bakal Perketat Aturan Masuk Bagi Penumpang, Wajib PCR
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.