JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait adanya tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat.
Dalam tanggapannya, AHY menegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. AHY menilai tudingan Moeldoko terkait ideologi Partai Demokrat sebagai tuduhan keji, fitnah, dan hoaks.
Baca Juga: AHY Respon Pernyataan Moeldoko: Minta Jelaskan Maksud Pertentangan Ideologis di Demokrat..
AHY sempat berpikir bahwa Moeldoko akan memberikan pernyataan berbobot setelah tiga minggu tidak muncul ke hadapan publik usai menjadi pimpinan Demokrat.
Namun, AHY mengaku perkiraannya ternyata keliru. Menurut dia, apa yang disampaikan Moledoko dalam sebuah tayangan video yang diunggah di media sosial Instagram pribadinya hanyalah bohong belaka.
AHY menilai pernyataan Moeldoko tersebut tidak satu pun yang menunjukkan adanya kebenaran.
Baca Juga: AHY: Moeldoko Harus Mengakui Telah Tertipu Para Makelar Politik
"Kita pikir setelah tiga minggu tidak bersuara, Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas," kata AHY dalam konferensi persnya di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (29/3/2021).
"Ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi."
Lebih lanjut, AHY menuturkan, bahwa pernyataan Moeldoko tersebut bukan hanya sekadar berbohong, tetapi juga menghasut.
Sebab, Moeldoko dalam pernyataannya telah melakukan fitnah karena menuding ada tarikan dan pertentangan ideologi di tubuh Partai Demokrat.
Baca Juga: AHY Sebut Kubu Moeldoko Angkat Isu Hambalang karena Tak Mampu Tunjukkan Legalitas KLB
Meskipun demikian, AHY tidak kaget atas pernyataan Moeldoko tersebut. Sebab, bukan hanya kali ini saja Moeldoko melontarkan pernyataan yang seperti itu.
Moeldoko, disebut AHY, kerap melontarkan pernyataan yang dilandasi dengan kebohongan sejak munculnya kekisruhan di Partai Demokrat.
Namun demikian, AHY menilai seluruh kader Partai Demokrat sejak awal yakin betul Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral sebagai bangsa yang beradab.
"Seluruh kader yakin Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan," kata AHY.
Baca Juga: Kubu AHY Mengaku Tak Keberatan Jika Kubu Moeldoko Bongkar Lagi Kasus Hambalang
Lebih lanjut, AHY menambahkan, bukan hanya kader Demokrat, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga mulai mempertanyakan kapasitas Moeldoko selaku pejabat negara.
Pasalnya, kata dia, bagaimana mungkin seorang pejabat negara bisa mengambil keputusan serampangan dan gegabah seperti yang terjadi saat ini.
"Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," kata AHY.
Baca Juga: Debat Panas Demokrat Kubu Moeldoko vs Kubu AHY Soal Kasus Korupsi Hambalang
Sebab, kata AHY, konstitusi Partai Demokrat yakni AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah menyatakan KLB harus diladasarkan pada permintaan 2/3 dari 34 ketua DPD dan ½ dari 514 ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.
“Sementara faktanya persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate, sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai ketua umum,” ucap AHY.
“Padahal, kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum."
Baca Juga: Moeldoko Ungkap Alasan Mau Pimpin Demokrat: untuk Menyelamatkan Negara
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.