Presiden Jokowi Minta Ketua ASEAN Segera Gelar Pertemuan Bahas Situasi di Myanmar

BOGOR, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, akan menghubungi Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk krisis yang terjadi di Myanmar. Jokowi berharap segera ada pertemuan tingkat tinggi yang membahas situasi di Myanmar.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darusalam sebagai ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/3/2021).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan Indonesia juga mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Dengan harapan tidak ada lagi korban berjatuhan.

Baca Juga: Berlutut Secara Simbolis, Paus Fransiskus Serukan Pertumpahan Darah di Myanmar Segera Diakhiri

“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegas Jokowi.

“Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan dukacita kepada korban dan keluarga korban kekerasan di Myanmar.

“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasaan di Myanmar,” ucapnya.

Baca Juga: Dengan Ketapel dan Bom Molotov, Para Demonstran Myanmar Balas Melawan Aparat

Sebagai informasi, krisis di Myanmar bermula dari pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Saat itu, perolehan hasil pemilu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mencapai 82 persen kursi.

Sementara itu Tatmadaw Union Solidarity and Development Party (USDP) hanya memenangkan 6 persen kursi.

Hasil perolehan ini yang kemudian diklaim Tatmadaw sebagai kecurangan dalam pemilu sehingga mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di kota besar di Burma 29 Januari 2021.

Kemudian, aksi itu dilanjutkan dengan mengumumkan keadaan darurat dan kudeta di Naypyidaw. Tatmadaw kemudian menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan juga pemimpin dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Baca Juga: Dua Orang Tewas dalam Demonstrasi, Aksi Kekerasan di Myanmar Terus Berlangsung

Atas kudeta yang dilakukan Tatmadaw, Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Burma. Situasi ini kemudian direspons anggota parlemen, anggota kesehatan, hingga masyarakat dengan turun ke jalan.

Tapi, Min Aung Hlaing justru memperkuat kekuasaannya dengan membentuk Dewan Administrasi Negara.

Sejak saat itu, unjuk rasa terus terjadi di Myanmar dan polisi menjadi lawan bagi masyarakat sipil. Bahkan dalam satu hari, pernah terjadi 18 orang tewas dalam aksi unjuk rasa.