KPK Dapat Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Besarannya 50 sampai 70 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan terkait adanya potongan insentif para tenaga kesehatan oleh manajemen rumah sakit.

KPK Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati menjelaskan laporan yang diterima KPK besaran potongan insentif tenaga kesehatan mencapai 50 hingga 70 persen.

Hasil potongan insentif tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan dan pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pasien Covid-19.

Baca Juga: Aksi Tenaga Medis di Medan Menuntut Insentif, Akui Baru Dua Bulan Terima Insentif

KPK, lanjut Ipi mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait tidak memotong insentif yang menjadi hak para tenaga kesehatan. Telebih selama ini para tenaga kesehatan sudah sangat membantu menyelamatkan pasien Covid-19.

“KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan,” ujar Ipi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).

Lebih lanjut Ipi menambahkan KPK telah melakukan kajian terkait Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Hasil kajian dan analisis KPK ditemukan sejumalah permasalahan, khususnya dalam pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Baca Juga: Rapat Bersama DPR, Menkes Budi Gunadi Ungkap Alasan Insentif Tenaga Kesehatan yang Tertunggak

Pertama, mengenai risiko inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Kedua, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.