Demokrasi Indonesia Menurun, KSP: Kita Menata Demokrasi, Tapi Direspon Negatif

JAKARTA, KOMPAS.TV- Berdasarkan rilis The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks  demokrasi Indonesia berada dalam urutan  ke-64 dari 167, yang berarti menurun dalam 14 tahun terakhir. Indonesia mencatatkan skor sebesar 6,48 poin dalam skala 0-10. 

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas menyatakan bahwa sejak 2006 sampai 2015 indeks demokrasi Indonesia membaik. "Puncaknya pada tahun 2015 di zaman Presiden Jokowi," kata Sigit saat diwawancara dalam program "Kompas Malam di Kompas TV, Senin (8/2/2021).

Nah, bila sekarang indeksnya rendah, kata Sigit,  karena berbagai faktor yang meliputinya. Sigit menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini cenderung liberal dan  masyarakat permisif. "Ini yang kemudian ditata. Nah, proses ditata itu direspon negatif," kata Sigit.

Baca Juga: Belajar Demokrasi dari Bali - NGOPI

Sigit Juga membandingkan demokrasi Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Timur Leste yang ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. "Mereka (negara Asia Tenggara lain, red) demokrasinya baru mekar. Sedang berproses, sedangkan kita sudah lama," tambahnya. 

Karena itu, menurut Sigit, penurunan demokrasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara harus dilihat konteks negara masing-masing.

Baca Juga: Bicara Soal Fenomena Rizieq Shihab, Jusuf Kalla: Ada yang Salah dengan Sistem Demokrasi Indonesia

Seperti diketahui, EIU  mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Dalam laporan disebutkan,  bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.
 
Rangking Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara masih kalah dibandingkan dengan  Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.