Pencoblosan Pilkada Serentak Usai, Ini Catatan Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tahap pencoblosan Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember sudah selesai dilaksanakan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki beberapa catatan penting untuk evaluasi.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, aspek pertama dari sisi pandemik yang membuat adanya protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran covid-19.

Berkat sosialisasi dari penyelenggara pilkada dan pemerintah mengenai penerapan prokes, mampu berdampak kepada kesadaran pemilih yang cukup baik.

"Pemilih yang hadir mengikuti ketentuan dan mengusahakan hadir pada jam yang telah ditentukan, menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan setelah menggunakan hak pilih. Jumlah pemilih yang hadir di TPS dan menggunakan hak suara secara umum dapat diatur dan dikendalikan oleh penyelenggara pemilihan sejak pembukaan TPS hingga rekapitulasi suara," kata Afif saat Konferensi Pers di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga: Bawaslu Ingatkan Tahapan Pemilu Masih Panjang - ROSI (Bag4)

Namun,  dikarenakan terdapat penyelenggara pemilihan (pilkada) yang dinyatakan reaktif, hal itu mengurangi jumlah penyelenggara di TPS meskipun tidak mengganggu jalannya proses pungut hitung secara signifikan.

"Hal itu tidak mengganggu secara signifikan proses pemilihan dan kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi masyarakat," katanya.

Aspek kedua dari sisi penyelenggaran, dalam situasi pandemik masih sama dengan masalah yang biasa terjadi dalam pilkada sebelumnya. Afif mencontohkan seperti masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak ditempel atau perlakuan petugas yang berbeda terhadap kasus yang sama.

"Misalnya ada orang datang ke TPS karena tidak bawa KTP dan identitas lain, kadang perlakuannya berbeda antara satu TPS dengan TPS yang lain," tutur dia.

Selain itu, terang pria lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, tingkat pemahaman dan kemandirian penyelenggara pemilihan di setiap daerah berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Baca Juga: Data Bawaslu: 1.172 Petugas KPPS Terinfeksi Covid-19 Namun Tetap Bertugas di Pilkada

"Terdapat permasalahan surat suara kurang dan tertukar, penentuan syarat suara sah dan tidak sah, penentuan cara penggunaan hak pilih dengan cara mencontreng surat suara, penggunaan hak pilih orang lain, memilih lebih dari satu kali, dan penyelenggara pemilihan menyalahgunakan surat suara. Ini yang masih terjadi," ujarnya.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan evaluasi dan catatan pelaksanaan Pilkada 2020 dilihat dari sisi penggunaan sistem informasi. Dia menjabarkan jika KPU menggunakan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), maka Bawaslu menggunakan Siwaslu.