Profil Lengkap Benny K Harman yang Walk Out Saat Sidang DPR Omnibus Law Cipta Kerja

Profil Benny K Harman

Benny K. Harman lahir di Denge, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 19 September 1962.

Mengutip Tribunnews.com, Benny K. Harman merupakan seorang politisi Indonesia dan termasuk orang yang sudah terjun di dunia politik sejak lama.

Pemilik nama lengkap Benny Kabur Harman ini merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Sempat maju dalam Pilkada, kini Benny K. Harman kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI.

Benny K. Harman mengenyam pendidikan dasarnya di tanah kelahirannya, Flores, NTT. Ia menempuh pendidikan di SD Katolik Denge Flores.

Setelah lulus, Benny K. Harman melanjutkan pendidikan ke SMP Tubi Ruteng Flores, kemudian ke SMA Seminar ST Pius XII Kisol Flores.

Selanjutnya, ia menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Kali ini Benny K. Harman memutuskan untuk hijrah dari tanah kelahirannya. Ia masuk di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Tak hanya sarjana, Benny K. Harman menempuh pendidikannya hingga strata tiga. Ia memperoleh Gelar Magister Hukum dan Doktor di FH Universitas Indonesia.

Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja di Semarang Ricuh: Pagar Gedung DPRD Roboh Timpa Polisi, Massa Terluka

Karier Benny K Harman

Benny K. Harman tercatat sebagai pendiri sekaligus direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), pada 1995 hingga 1998.

Selain itu, ia juga mendirikan Centre for Information and Economic-Law Studies (CINLES).

Dalam CINLES, Benny K Harman berposisi sebagai Direktur Eksekutif.

Pada pemilihan legislatif 2004, ia berhaisl terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PKPI.

Benny K. Harman kembali duduk sebagai Anggota Dewan pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Bedanya, kali ini ia mencalonkan diri dari Partai Demokrat.

Bahkan pada periode 2014-2019 Benny K Harman menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi DPR RI.

Namun K. Harman memilih mundur dari DPR RI lantaran mencalonkan diri dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur.

Kala itu posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI digantikan oleh Erma Suryani Ranik.

Benny K. Harman maju dalam Pilgub NTT sebagai Calon Gubernur. Ia didampingi oleh Benny Alexander Litelnoni.

Namun, pasangan itu gagal meraih suara tertinggi. Mereka hanya berhaisl meraup 18,85% suara.

Gagal terpilih sebagai Gubernur NTT, Benny K Harman kembali maju dalam pemilihan legislatif 2019.

Ia berhasil terpilih kembali setelah meraup 35.923 suara. Benny K. Harman terpilih melalui Partai Demokrat, mewakili Daerah Pemilihan NTT I.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Justru Jadi Peluang Bagi Investor Asing, Analis Ekonomi Optimis!

Riwayat Jabatan Benny K Harman

• Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI
• Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014)
• Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
• Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI (2009-2012)
• Berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008
• Bersama sejumlah tokoh hukum seperti Jaksa Agung RI, Basrif Arief, SH, mendirikan National Institute for Legal-Constitutional Government (2008)
• SETARA Institute for Democracy (2006, bersama dengan Gus Dur)
• Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption (2005-2010)—bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi
• Anggota DPR RI FPKPI tahun 2004-2009
• Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia 2004-2009
• Anggota Badan Pe­kerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan (LeIP) (1999)
• Direktur Center for Information and Economic-Law Studies (CINCLES) (1999)
• Direktur Pengkajian Strategis PBHI hingga 1998
• Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) (1996)
• Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (1989)
• Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ma­lang (1986-1987)

Baca Juga: Mahasiswa Lampung Bergerak Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja